TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa membersihkan kabinetnya jika terpilih lagi menjadi presiden lima tahun mendatang, 2019-2024. Faisal berharap kabinet nanti bisa bersih dari menteri-menteri yang memperlambat gerak kinerja pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
BACA: Usai Pemilu 2019, Ini Harapan Faisal Basri terhadap Indonesia
"Kita harap di era Jokowi ini dilibaslah, orang-orang yang membuat gerak ekonomi lamban, memang ekonomi naik tapi cuma nol koma," kata Faisal dalam acara Ngobrol Tempo: Kepastian Hukum Investasi Antara BUMN dan Swasta di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019.
Faisal mencontohkan orang-orang ini sebagai lemak di dalam tubuh yang membuat gerak seseorang menjadi lamban. Tiga nama menteri disebut Faisal sebagai lemak yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan: Menteri BUMN, Rini Soemarno; dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
BACA: 4 Kritik Faisal Basri Sebelum Dukung Jokowi
Faisal juga menyebut salah satu lemaknya yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri. Lantaran, ada beberapa infrastruktur bisnis yang linier dengan bisnis yang dikelola oleh grup bisnis Kalla. "Tapi bagi saya ancamannya Luhut, Rini, Enggar, kalau Pak JK saya masih tolerable-lah, bentar lagi juga enggak (menjabat)," kata Faisal.
Pernyataan ini disampaikan Faisal di tengah maraknya isu persaingan bisnis antar BUMN dan swasta beberap waktu terakhir ini. Padahal dalam pengalaman selama ini, kata dia, BUMN dan swasta bisa berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Di antaranya yaitu pada proyek GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) hingga pembangunan Pelabuhan New Priok di Jakarta Utara. "Negeri ini terlalu besar untuk dikelola BUMN saja, perlu dilibatkan swasta," kata dia.
Untuk itu, Faisal Basri menyebut kolaborasi antara BUMN dan swasta sebenarnya bisa berjalan lancar jika tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau titipan-titipan tertentu. "Nah yang nitip ini yang harus dibakar, harus dienyahkan, supaya pure kepentingan negara, jangan ada yang menunggangi," kata dia.
