Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ABAC Berkomitmen Jaga Asia Pasifik Sebagai Pusat Ekonomi Dunia

Reporter

image-gnews
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (kedua kiri), bersama sejumlah kepala negara menghadiri pertemuan dengan para pemimpin bisnis selama  forum tahunan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, di Lima, Peru, 19 November 2016. AP/Martin Mejia
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (kedua kiri), bersama sejumlah kepala negara menghadiri pertemuan dengan para pemimpin bisnis selama forum tahunan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, di Lima, Peru, 19 November 2016. AP/Martin Mejia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemimpin bisnis di negara Asia Pasifik yang tergabung dengan ABAC (APEC Business Advisory Council) telah melakukan pertemuan di Jakarta dari 23-26 April 2019. Mereka sepakat untuk berkomitmen untuk terus menjaga Asia Pasifik sebagai pusat ekonomi dunia yang dinamis.

BACA: Menhub Sebut Jakarta Berpotensi Rugi Triliunan Rupiah, Jika..

Ketua ABAC 2019, Richard Von Appen mengatakan, melalui pertemuan ABAC II para pemimpin bisnis dari 21 negara menekankan supaya komitmen itu bisa diaplikasikan melalui keterbukaan dan integrasi ekonomi yang lebih dalam untuk wilayah Asia Pasifik.

"Tidak pernah ada waktu yang lebih tepat dalam menunjukkan komitmen kami terhadap keterbukaan dan integrasi ekonomi yang lebih dalam. Meskipun dengan berbagai turbulensi global saat ini kami optimistis bahwa Asia Pasifik bisa melewatinya, ” kata Ketua ABAC 2019, Richard von Appen saat konferensi pers di Hotel Shangri La, Jakarta, 26 April 2019.

BACA: WHO dan Unicef Pesan Vaksin Polio Bio Farma

Untuk mewujudkan itu semua, ABAC meminta agar pemerintah tetap fokus dalam kebijakan seperti menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan barang dan jasa, hingga membangun kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan perempuan.

Selain itu, juga perlu meletakkan fondasi strategis bagi tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mempercepat perubahan ekonomi struktural di dalam ekonomi masing-masing. Serta memastikan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dan memaksimalkan potensi yang telah disediakan oleh era digital.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut laporan IMF yang menurunkan pertumbuhan outlook ekonomi global ke level yang paling rendah sejak krisis finansial global. Selain itu, WTO juga meramalkan bahwa total perdagangan barang turun 2,6 persen tahun ini.

"Kita membutuhkan infrastruktur yang memfasilitas itu dan regulasi yang mudah. Dari sisi bisnis, kita mencoba menghubungkan produk UMKM dengan 21 negara ekonomi, sehingga masyarakat bisa menjual produknya di area perdagangan," kata Richard.

Saat ini Indonesia juga sedang menginisiasi APEC Impact Fund yaitu untuk pendanaan UMKM nantinya, yang akan terus didorong ke proses implementasinya. "Kami akan meluncurkannya nanti saat Pertemuan ABAC IV di Santiago, Chile pada bulan November mendatang,” ucap Shinta Widjaja Kamdani, anggota ABAC Indonesia.

Baca berita tentang Asia Pasifik lainnya di Tempo.co.

EKO WAHYUDI | MARTHA WARTA S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

18 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.


Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

2 jam lalu

Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, menggelar Halal Bihalal dan Silahturahmi Idul Fitri.


Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat eselon I Kemenkeu memaparkan kinerja APBN Kita edisi Desember 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.


Ekonom Mari Elka Pangestu Sebut Serangan Iran ke Israel Pengaruhi Ekonomi Dunia, termasuk Indonesia

23 jam lalu

Presiden Grup Bank Dunia David Malpass mengumumkan penunjukan Mari Elka Pangestu sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan dan Pembangunan Bank Dunia. Pengumuman itu dirilis secara resmi di www.worldbank.org pada Jumat, 10 Januari 2020. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah
Ekonom Mari Elka Pangestu Sebut Serangan Iran ke Israel Pengaruhi Ekonomi Dunia, termasuk Indonesia

Ekonom Mari Elka Pangestu buka suara soal serangan Iran ke Israel yang nantinya bakal berdampak ke perekonomian dunia termasuk Indonesia. Hal itu akan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi.


Laba JPMorgan Chase Pada Triwulan pertama 2024 Rp 216,3 Triliun, Ini Profil Perusahaan yang Berdiri Sejak 1872

1 hari lalu

JPMorgan Chase & Co. REUTERS
Laba JPMorgan Chase Pada Triwulan pertama 2024 Rp 216,3 Triliun, Ini Profil Perusahaan yang Berdiri Sejak 1872

Berikut profil JPMorgan Chase yang alami kenaikan 6 persen dalam triwulan pertama 2024 setara Rp 216,3 triliun. Usia perusahaan ini sudah 152 tahun.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

5 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Jhon LBF Datangi Kediaman Bahlil saat Lebaran, Bahas Pengusaha Muda

5 hari lalu

Henry Kurnia Adhi alias John LBF. Instagram
Jhon LBF Datangi Kediaman Bahlil saat Lebaran, Bahas Pengusaha Muda

Jhon LBF mendatangi rumah dinas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

7 hari lalu

CEO JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon. Reuters
JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

JPMorgan ingatkan Amerika Serikat sedang menghadapi kuburan risiko buntut dari ketegangan geopolitik dunia dan polarisasi politik dalam negeri


PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

10 hari lalu

Warga Desa Kuala Tanjung, Lalang dan Kuala indah di Kabupaten Batubara, Sumut, membeli paket sembako yang dijual murah PT Inalum, Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum di Kuala Tanjung membagikan Sembako murah.


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

12 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.