Sri Mulyani Minta Direksi PLN Tak Mark Up Proyek Panas Bumi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengacungkan jari telunjuk usai mencoblos di TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, 17 April 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengacungkan jari telunjuk usai mencoblos di TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, 17 April 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menyaksikan Groundbreaking Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 2 Dieng di Jawa Tengah dan Patuha 2 di Jawa Barat oleh PT Geo Dipa Energi (Persero). Dalam acara ini, Sri Mulyani berkali-kali meminta agar semua pihak yang terlibat tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

    Baca juga: Jokowi Ingin Pajak Korporasi Turun, Sri Mulyani: Sudah Disiapkan

    Permintaan pertama diarahkan Sri Mulyani kepada pihak yang terlibat dalam alur jual beli listrik dari proyek ini nantinya. Listrik dari proyek yang akan beroperasi penuh pada 2023 ini nantinya, akan dijual Geo Dipa kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan harga sekitar US$ 8,12 sen per kWh.

    Sri Mulyani meminta tidak ada mark up alias penggelembungan harga dalam jual beli ini. "Jangan membuat mark up, kalo republik ini dijaga dengan profesional, kita bisa gunakan hadiah ini (potensi panas bumi) dengan baik," kata Sri dalam acara yang diadakan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.

    Kasus korupsi maupun suap di proyek pembangkit listrik bukanlah hal baru. Terakhir pada 23 April 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menjadi tersangka dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

    KPK menyangka Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo. Selain itu, KPK juga menyangka Sofyan menerima janji atau hadiah dengan bagian yang sama besar dengan yang diterima Eni Saragih.

    Untuk itu dalam acara ini, Sri Mulyani memberikan apresiasi pada perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang turut hadir. Ia juga meminta bantuan kepada polisi dan jaksa bisa membantu penyelesaian masalah hukum pada proyek ini ke depannya.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menagih komitmen dari Direktur Utama Geo Dipa, Riki Firmandha Ibrahim, agar menjalankan proyek ini sesuai ketentuan yang ada. "Tentu komitmen dari Riki untuk menjaga integritas dan tidak korupsi, saya tak ingin ada satu sen pun sumber daya dikorupsi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).