TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan perencanaan di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN perlu diperketat usai Direktur Utama PLN Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca juga: Sofyan Basir Tersangka, ICW: Rantai Mafia Energi Harus Diungkap
Menurut Fabby, pemerintah sebagai regulator dan Menteri ESDM yang mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) harus terlibat aktif dan lebih ketat mengawasi perencanaan dan usulan-usulan proyek, khususnya proyek-proyek PLTU.
"Saya usulkan juga untuk setiap proses penyusunan RUPTL ada public hearing di mana pelaku usaha dan masyarakat bisa memberikan masukan. Dengan demikian ada partisipasi dan pengawasan dari masyarakat," kata Fabby ketika dihubungi Tempo, Rabu 24 April 2019.
Sebelumnya, KPK menyangka Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.
KPK juga menyangka Sofyan menerima janji atau hadiah dengan bagian yang sama besar dengan yang diterima Eni Saragih. "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
Adapun kasus ini Sofyan memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke dalam RUPTL milik PLN. Padahal Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum dikeluarkan. Perpres itu memberikan kuasa bagi PLN untuk menunjuk langsung rekanan bagi proyek pembangkit listrik. Sofyan lalu juga menunjuk perusahaan yang diwakili Kotjo sebagai penggarap PLTU Riau-1.
Kendati demikian, Fabby melanjutkan, sebenarnya penunjukan langsung pembangunan pembangkit bisa dilakukan sesuai dengan konteks proyeknya, misalnya untuk PLTU mulut tambang. Mekanisme penunjukan langsung itu dimungkinkan karena sifatnya on-site generation (pembangkit in situ, sesuai lokasi tambang).
"Penunjukan langsung dimungkinkan dan malah mekanisme yang paling cocok, tapi dilakukan dengan proses yang ketat, transparan dan berbasis pada kebutuhan," kata Fabby.
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi juga mengatakan perencanaan dan pengadaan listrik di PLN perlu perbaikan. Terutama mengenai tata kelola dalam sistem tender supaya bisa lebih transparan.
Ke depan, kata Fahmy pengadaan dan perencanaan di PLN perlu peran serta BPK dan KPK sejak dalam perencanaan, penetapan pemenang tender, hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik. "Untuk minimizing kasus suap di proyek pembangkit, dua hal ini perlu dilakukan," kata Fahmy dihubungi terpisah, Rabu.
Menurut Fahmy, model penunjukan tetap saja dipertahankan, tapi perlu ada persyaratan yang ketat dan transparan sehingga dapat dimonitor dan dikontrol secara internal, maupun eksternal, termasuk kontrol masyarakat. Misalnya, hanya proyek pembangkit di mulut tambang saja yang boleh menggunakan penunjukan atau nilai proyek di atas jumlah tertentu tidak boleh menggunakan penunjukan.
Baca berita Sofyan Basir lainnya di Tempo.co
ROSENO AJI
