Sri Mulyani: Pemilu Naikkan Kepercayaan pada Stabilitas Keuangan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi (ki-ka) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah memberikan keterangan pers terkait Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan, Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2018 dinyatakan dalam kondisi normal dan terjaga di tengah meningkatnya tekanan global. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi (ki-ka) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah memberikan keterangan pers terkait Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan, Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2018 dinyatakan dalam kondisi normal dan terjaga di tengah meningkatnya tekanan global. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas sistem keuangan triwulan I 2019 berada dalam kondisi terjaga dengan baik. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pemantauan KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

    Baca juga: Sri Mulyani: KSSK Belum Bahas Holding Perbankan

    "Pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap SSK," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa malam, 23 April 2019.

    Dia mengatakan KSSK mencermati beberapa potensi risiko, khususnya yang berasal dari perekonomian global, yaitu pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia. Menurut dia, hal-hal itu menjadi perhatian dalam Spring Meeting of The World Bank Group and The International Monetary Fund.

    Dari sisi domestik, kata Sri Mulyani, tantangan yang dihadapi adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi dan ekspor dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. "Merespons hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

    Di bidang moneter, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan BI memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya guna mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Selama triwulan I 2019, BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI7DRR sebesar 6,00 persen.

    "Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik," kata Perry.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang manageable.

    Wimboh mengatakan OJK mendukung peran aktif dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. "Antara Lain dengan memperluas pendalaman pasar, meningkatkan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan mengembangkan program pembiayaan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan," ujar Wimboh.

    Di lokasi yang sama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan.

    "Selanjutnya LPS juga melakukan pemantauan dari sisi coverage penjaminan baik nominal dan rekening di mana data terakhir dinilai masih memadai untuk mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan," kata Halim.

    Baca berita Sri Mulyani lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.