TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan lebih baik subsidi untuk transportasi publik ketimbang subsidi BBM. Bambang mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak terlambat dalam membangun infrastruktur transportasi publik.
Baca juga: Hingga November 2018, Subsidi Energi Membengkak Rp 35,9 T
"Kalau perlu subsidi ya subsidi. Daripada subsidi BBM (bahan bakar minyak). Kalau bicara subsidi tidak semua subsidi jelek. Jauh lebih baik subsidi angkutan umum daripada subsidi BBM," ujar Bambang di Hotel The Westin, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
Ia juga menyinggung banyaknya pertanyaan kala pemerintah membangun MRT dan mesti menggelontorkan subsidi.
Menurut Bambang, pada dasarnya, subsidi angkutan publik adalah suatu keharusan. Berbeda dengan subsidi bahan bakar minyak yang sebenarnya tidak harus. Sehingga, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus kembali ke prioritas utama yaitu transportasi publik.
Pembangunan sarana angkutan publik, kata bekas Menteri Keuangan itu, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kelancaran lalu lintas atau transportasi. "Mungkin secara finansial tidak layak, tapi karena tugas publik, jadi harus dibangun," kata Bambang.
Apabila ingin memangkas subsidi untuk angkutan umum, Bambang mengatakan pengelola bisa berkreasi meniru penataan transportasi di Hong Kong. Di sana, pemerintah setempat mengombinasikan angkutan umum dengan sektor properti.
Yang pasti, Bambang menekankan prioritas pemerintah daerah adalah membangun transportasi publik. "Khususnya kota-kota yang penduduknya sudah di atas satu juta," ujar dia.
Pembangunan sarana angkutan publik, kata Bambang, masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN 2020-2024. Pembangunan itu akan diprioritaskan atau berfokus kepada enam kota. Kota tersebut antara lain di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar.
Bambang mengatakan fasilitas angkutan umum yang akan bangun mencakup kombinasi MRT, LRT, dan BRT. "Kita lihat belum semua kota punya dasar membangun itu. Maka, harus didorong Pemerintah Pusat."
Baca berita subsidi BBM lainnya di Tempo.co
