Perpres Mobil Listrik Siap Diteken, PLN Tak Akan Tambah SPLU

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia (BPPT RI) meresmikan fasilitas pengisian daya (charging station) untuk kendaraan listrik di gedung BPPT Jakarta pada Rabu, 5 Desember 2018.

    Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia (BPPT RI) meresmikan fasilitas pengisian daya (charging station) untuk kendaraan listrik di gedung BPPT Jakarta pada Rabu, 5 Desember 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Listrik Negara alias PLN belum berencana menambah jumlah stasiun pengisian listrik umum atau SPLU di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, juga kota-kota lain. Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo mengatakan jumlah SPLU yang tersedia saat ini sudah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat.

    Baca juga: ESDM Targetkan Rasio Elektrifikasi Listrik Tahun Ini 99,9 Persen

    “Soal penambahan SPLU kami menyesuaikan kondisi. Tapi yang sekarang sudah cukup untuk pelanggan,” kata Dwi Suryo saat dihubungi Tempo pada Selasa, 22 April 2019.

    Pernyataan PLN ini dilontarkan untuk menanggapi tantangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan ihwal penambahan unit SPLU. Dalam peluncuran armada taksi bertenaga listrik di kantor pusat Bluebird pada Senin, 21 April, Jonan meminta PLN menambah jumlah SPLU hingga 2.000 hingga tahun 2020.

    Menurut Dwi Suryo, penambahan jumlah SPLU mempertimbangkan beberapa hal pokok. Di antaranya efektivitas dan kondisi kebutuhan masyarakat terhadap pos pengisian daya listrik. Saat ini, ia mengakui ada beberapa SPLU yang tidak efektif. Maka itu, keberadaannya akan dipindah.

    Sementara itu, terkait mobil listrik, Dwi Suryo mengatakan belum banyak masyarakat yang sekarang menggunakan kendaraan hemat energi itu. “Jumlahnya kan baru puluhan. Kalau sudah jutaan nanti kami tambah (SPLU),” ucapnya.

    Menurut catatan PLN, saat ini jumlah SPLU telah mencapai 1.600 dan tersebar di berbagai provinsi. Konsumen SPLU ini, ujar Dwi Suryo, mayoritas adalah pengusaha rumah makan. Ada pula rumah tangga yang memanfaatkan pengisian daya listrik di SPLU.

    PLN menjual energi listrik di SPLU memakai sistem kartu atau kupon. “Mirip seperti kita beli pulsa atau ngisi token. Harganya juga sama, kalau untuk rumah tangga itu ada potongan Rp 52 per kWh,” ucapnya.

    Hingga kini, pengadaan SPLU oleh PLN masih dilakukan secara mandiri. Dwi Suryo menyebut belum ada swasta yang niat bergabung untuk membangun pos pengisian daya listrik itu. Namun, ujar dia, PLN tak menutup kemungkinan kerja sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.