Jokowi Minta Tiap Kementerian Genjot Belanja Modal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengadakan sidang kabinet paripurna yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020. Sidang yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini melanjutkan sidang yang diadakan Senin kemarin.

    Baca: Jokowi atau Prabowo, Siapa Paling Banyak Beriklan di Televisi?

    "Saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan pagu indikatif," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet, Selasa, 23 April 2019.

    Poin yang ditekankan Jokowi adalah memperkuat belanja modal. Ia meminta agar semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya untuk melakukan penyerapan dan merealisasikan anggaran.

    Khusus di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten, Jokowi mengatakan bahwa kecenderungan belanja modal mereka sebagian besar berkutat pada infrastruktur. Misalnya untuk jalan dan air. Jokowi menilai, masalah tersebut bisa direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga, ia menyarankan jika ada kementerian yang masih ragu menggunakan anggaran, sebaiknya dilimpahkan ke Kementerian PU.

    Kemudian, Jokowi meminta agar belanja barang dikurangi sebanyak-banyaknya. Ia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjadikan anggaran belanja barang pada 2017 sebagai patokan pada 2020. "Tolong dipakai untuk masuk ke angka-angka itu," katanya.

    Baca: Jokowi dan Raja Salman Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi

    Jokowi juga mengingatkan bahwa prioritas utama kementerian pada 2020 adalah sumber daya manusia. Menurut dia, kebijakan mengenai peningkatan SDM akan dibahas lebih spesifik pada rapat yang akan datang. Namun, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar kebijakan tersebut sudah bisa direalisasikan tahun depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.