TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat nilai outstanding utang hingga 31 Maret 2019 mencapai 30,1 persen dari keseluruhan Produk Domestik Bruto atau GDP. Angka tersebut setara dengan Rp 4.567 triliun atau naik sebesar Rp 1 triliun dibandingkan posisi pada akhir Februari 2019 yang mencapai Rp 4.566 triliun.
Baca juga: Siapa Negara Pemberi Utang Terbanyak untuk RI?
"Jadi tambahnya cuma Rp 1 triliun karena kan ada jatuh tempo juga bulan ini. Jadi netnya sama stabil," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman saat mengelar konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.
Luky menjelaskan porsi utang yang relatif stabil tersebut terjadi karena pemerintah sedang tidak melakukan penarikan utang dalam jumlah besar. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah fokus untuk melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Sehingga, posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2019 tercatat tidak berjarak terlalu banyak dibandingkan bulan sebelumnya.
Berdasarkan buku APBN Kita edisi April 2019, realisasi penarikan utang lewat Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 185,8 triliun. Realisasi ini tercatat mencapai 47,78 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pinjaman luar negeri yang telah terealisasi mencapai Rp 7,97 triliun atau setara 26,41 persen dari target APBN 2019.
Sementara itu, dari sisi pinjaman dalam negeri, pemerintah tercatat belum melakukan transaksi hingga akhir Maret 2019. Karena itu, secara umum hingga akhir Maret 2019, total pembiayaan utang telah mencapai hampir setengah dari target APBN 2019 atau mencapai 49,51 persen.
Menurut catatan Kementerian, penerbitan SBN untuk ritel seperti SBR dan juga ST membuat realisasi pembiayaan utang lewat SBN tercatat lebih tinggi dibandingkan penerbitan periode yang sama 2018. Pada Maret 2018 total pembiayaan dengan SBN mencapai 81,1 persen atau senilai Rp 3.356 triliun sedangkan pada Maret 2019 pembiayaan SBN mencapai 82,6 persen atau setara Rp 3.776 triliun.
Hal ini karena kondisi pasar yang semakin kondusif serta semakin tertariknya masyarakat dalam negeri untuk berinvestasi ke dalam SBN merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya realisasi hingga akhir Maret 2019. Di samping itu, strategi frontloading juga menjadi salah satu faktor yang mendukung relatif besarnya realisasi SBN pada bulan Maret 2019.
"Namun demikian, Pemerintah menjalankan strategi frontloading secara proporsional sehingga tidak mengganggu rencana penerbitan SBN pada bulan-bulan berikutnya," seperti dikutip dalam buku APBN Kita April 2019.
Baca berita utang lainnya di Tempo.co
