TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyinggung soal lamanya pengkajian Peraturan Presiden mengenai mobil listrik.
Baca: Dua Mobil Ini Akan Jadi Armada Taksi Listrik Blue Bird
"Pemerintah agak malu karena kita bikin perpres setahun. Satu tahun enggak jadi, Bapak (Direktur Bluebird Adrianto Djokosoetono) langsung beli mobilnya. Jadi Pak Menko bilang dengan saya, memang beli mobil lebih cepat daripada bikin Perpres." ujar Jonan saat memberi sambutan dalam peluncuran armada taksi Bluebird berbahan bakar listrik di Kantor Pusat Bluebird, Jakarta, Senin, 22 April 2019.
Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Presiden Direktur Bluebird Group Holding Noni Purnomo.
Dalam acara tersebut, Luhut Pandjaitan juga menyinggung soal Perpres mobil listrik tersebut. Ia berujar pemerintah sudah lama berputar-putar dalam membahas beleid tersebut. Karena itu, ia meminta timnya segera menggeber aturan itu.
Bahkan Luhut berujar beleid tersebut bisa rampung pada hari ini. "Tentara saya keluar, pokoknya hari ini selesai karena sudah panjang. jadi sudah selesai," ujar dia. Saat ini peraturan itu menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Jonan menjelaskan Perpres mobil listrik akan mengatur industrialisasi mobil listrik, biaya masuk, persoalan pajak dan kapasitas yang harus dipenuhi. Mantan Menteri Perhubungan tersebut mengharapkan mobil listrik harganya dapat terangkau, atau paling tidak mampu bersaing dengan kendaraan konvensional.
Pemerintah berupaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya melakukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. "Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto. potensi menghemat devisa kurang lebih Rp798 triliun," ujar Menperin Airlangga.
CAESAR AKBAR | ANTARA