TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tengah menggodok holding BUMN sektor perbankan (holding perbankan). Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan kementerian menargetkan holding perbankan bisa rampung tahun ini.
Baca: Bos BRI Sebut Pembentukan Holding Perbankan Hampir Rampung
"Insyallah tahun ini bisa rampung di semester I. Saat ini kami sedang revisi lagi," kata Gatot di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.
Gatot menjelaskan saat ini Kementerian tengah memperbaiki atau merevisi mengenai kajian pembentukan holding perbankan tersebut. Hal ini dilakukan setelah Kementrian BUMN menerima hasil perbaikan dan masukan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.
Gatot tak menjelaskan lebih lanjut revisi mengenai apa yang tengah dilakukan oleh Kementerian. Menurut Gatot, revisi tersebut dibutuhkan supaya rencana pembentukan menjadi lebih realistis dan bisa tercapai quick win masing-masing pihak.
"Ya quick win-nya kan, soal efisiensi. Itu hal yang biasa kalau holding. Jadi holding pasti ada efisiensi dan kita bisa seperti yang kami lakukan bersama ATM Link itu kan sudah efisiensi bagus," kata Gatot.
Gatot melanjutkan, Kementerian bakal menata ulang holding tersebut baik yang berasal dari perbankan maupun non bank. Empat bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI. Adapun non bank adalah PT Pemodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.
Baca: Holding Perbankan, Bos OJK: Agar Lebih Efisien
Selain itu, kata Gatot, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang menjadi induk layanan pembayaran online atau payment gateway LinkAja juga bakal masuk dalam holding ini. "Finarya juga akan masuk ke holding," kata Gatot.
Simak berita terkait holding perbankan lainnya di Tempo.co.
