Ekonom Ingin Kabinet Jokowi Bebas dari Utang Budi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama menteri Kabinet Kerja, CEO PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Rochard Adkerson, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin mengumumkan 51,2 persen saham PT Freeport yang telah beralih ke PT Inalum di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Desember 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama menteri Kabinet Kerja, CEO PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Rochard Adkerson, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin mengumumkan 51,2 persen saham PT Freeport yang telah beralih ke PT Inalum di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Desember 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menyampaikan selamat dan harapan kepada kandidat Pilpres 2019 Joko Widodo - Ma'ruf Amin yang unggul berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga. Piter berharap, Jokowi - Amin bisa membawa kebajikan untuk bangsa dan negara.

    Baca: KPU Minta Kubu Jokowi dan Prabowo Tidak Saling Klaim Kemenangan

    "Harapan saya, pertama utamakan kepetingan nasional di atas segalanya. Jangan terikat dengan utang budi kepada partai pendukung," kata Piter saat dihubungi, Ahad, 21 April 2019.

    Menurut Piter, hal itu sangat diperlukan untuk membentuk kabinet kerja yang berisikan tokoh-tokoh profesional dan kompeten di bidangnya. Hal ini diperlukan agar para menteri mampu bekerja secara tim di bawah satu komando.

    Kedua, kata Piter, Jokowi perlu melakukan identifikasi atas masalah-masalah di semua sektor yang selama ini menghambat investasi dan kegiatan usaha. Atas identifikasi masalah itu, Jokowi perlu menyusun solusi besar berupa strategi nasional semacam Garis Besar Halauan Negara(GBHN) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahun ke depan, dengan program-program yang implementatif.

    Menurut Piter, program yang dibuat Jokowi itu harus saling mendukung antar kementerian lembaga. Termasuk di dalamnya kebijakan di sektor keuangan, kebijakan energi, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

    Adapun yang selama ini tidak nampak, kata Piter, adalah pohon kebijakan itu. "Sehingga kebijakan-kebihakan yang diambil pemerintah terasa sepotong-potong dan sering dilihat tidak konsisten," ujar dia.

    Sedangkan, kata dia, sebagai pondasi dari strategi nasional itu, sistem insentif di sektor keuangan perlu diperbaiki. Hal tersebut bertujuan agar suku bunga tidak lagi terlalu tinggi dan menghambat investasi.

    Baca: Bawaslu: 325 Orang Pengawas Pemilu 2019 Sakit dan Meninggal

    Pada 18 April, sejumlah lembaga survei mengunggulkan Jokowi. Berdasarkan hitung cepat Indikator Politik, Jokowi - Ma'ruf Amin mengantongi suara 53,91 persen sementara Prabowo Subianto - Sandiaga mendapatkan 46,09 persen. Indo Barometer menyebut Jokowi - Ma'ruf Amin mengantongi 54,32 persen sedangkan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno 45,66 persen.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.