Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dialog dengan Kartini Kemenkeu, Sri Mulyani Petik 5 Hal Penting

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar dialog dengan para 'Kartini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar dialog dengan para 'Kartini" atau pegawai perempuan di Kementerian Keuangan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Sejumlah foto terkait diunggah di laman instagram resminya @smindrawati, Ahad, 21 April 2019. instagram.com/smindrawati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku memetik lima pelajaran penting dari dialognya bersama para pegawai perempuan alias Kartini Kementerian Keuangan. 

Baca: Sri Mulyani: Tidak Ada Faktor yang Mengurangi Daya Investasi RI

"Berbagai kisah dengan para Kartini Kemenkeu membuat saya kagum," ujar Sri Mulyani melalui laman resmi-nya di Facebook, Ahad, 21 April 2019. Ia menggelar dialog itu dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh tepat pada hari ini.

Pelajaran penting pertama yang ia catat adalah pentingnya peran keluarga dalam karir Kartini Kemenkeu itu. Sri Mulyani mengatakan, keluarga, khususnya orang tua, sangat menentukan pilihan awal, serta menentukan kesuksesan belajar dan karir mereka. 

Berikutnya, Sri Mulyani mempelajari bahwa sejatinya para pegawai perempuan kementeriannya sangat ingin membangun karir dan keluarga mereka secara seimbang. Selanjutnya pelajaran ketiga, ia melihat semangat para Kartini Kemenkeu sangat mengagumkan. "Semangat pantang menyerah sangat mengagumkan dalam menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam berkarir dan berkeluarga."

Pelajaran keempat, kata Sri Mulyani, bahwa sebagai perempuan mereka sering harus membuktikan lebih mampu dan lebih pantas untuk menduduki suatu jabatan dibandingkan lelaki. Terakhir, ia mengatakan peran laki-laki dalam menciptakan dan mendorong persamaan kesempatan dan hak serta kemajuan juga sangat menentukan. 

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Ingin Tumbuh Lebih Cepat, Tapi...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Sri Mulyani telah menggelar dialog dengan para pegawai perempuan alias Kartini Kementerian Keuangan. Dialog pertama dilaksanakan bersama pegawai yang sudah mencapai puncak karir sebagai pejabat eselon satu dan dua di Kemenkeu dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah Kemenkeu. Kemudian, dialog kedua dilakukan dengan perwakilan pegawai generasi milenial perempuan, yang baru mulai bekerja di Kemenkeu.

Dalam dialog itu, Sri Mulyani dan para pegawai Kemenkeu membahas bagaimana mereka dibesarkan di keluarga masing-masing. Selain itu, mereka juga menceritakan awal mereka memulai karir juga tantangan dan harapan sepanjang karir mereka. Percakapan juga mengalir ke bagaimana mereka menyikapi tantangan sebagai perempuan yang bekerja di kantor, sekaligus menjadi anak, ibu, maupun istri di rumah.

Sri Mulyani lantas meminta para Kartini Kemenkeu untuk mampu menggunakan pengalamannya dalam menyusun dan mempengaruhi kebijakan nasional, agar memahami tantangan dan kebutuhan perempuan. Mereka juga diminta untuk dapat menerjemahkan perbedaan gender dalam kebijakan publik sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat memberi kesempatan secara adil dan sama, baik kepada perempuan maupun laki-laki.

Menurut Sri Mulyani, perjuangan dan pemikiran Kartini adalah sumber inspirasi bagi para perempuan dan hingga kini masih sangat relevan. Mengingat, Kartini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan bagi semua perempuan lain dalam memperoleh persamaan hak dan kesempatan untuk maju dan berperan positif dalam keluarga, masyarakat, negara, dan dunia.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

6 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.