Lelang 5 Blok Migas, Arcandra: Investasi Migas Makin Bergairah

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menggelar lelang lima wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi atau migas konvensional tahap I 2019. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan sejak lelang WK blok migas dibuka, investasi migas terlihat mulai bergairah.

    Baca juga: Arcandra Jawab Kritik Penyerapan Minyak Lokal oleh Pertamina

    "Lelang lima blok minyak dan gas bumi sudah ada 22 yang akses dari 18 perusahaan multi nasional dan nasional, lelang blok migas semakin bergairah," kata Arcandra seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 19 April 2019.

    Arcandra menjelaskan, bergairahnya lelang migas ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain, penerapan skema gross split dan proses yang transparan dan cepat. Selain itu, juga karena adanya kepastian berusaha bagi investor dengan tata waktu yang jelas.

    Adapun lelang WK migas konvensional tahap I 2019 telah dibuka sejak 21 Februari 2019. Hingga saat ini, tercatat sudah diakses 22 kali dari 18 perusahaan dari multi nasional maupun nasional. Sedangkan lima WK migas yang dilelang tersebut terdiri dari dua WK migas produksi dan tigas WK migas eksplorasi.

    Dua WK produksi yang ditawarkan yaitu, Blok West Kampar yang berlokasi di daratan Riau dan Sumatera Utara serta Blok Selat Panjang di daratan Riau. Kemudian blok yang ditawarkan adalah dua Blok Selat Panjang berada di daratan Riau.

    Selanjutnya, tiga WK eksplorasi yang ditawarkan yaitu, Blok Anambas di lepas pantai Kepulauan Riau, Blok West Ganal di lepas pantai Kalimantan Timur dan terakhir, Blok West Kaimana di daratan dan lepas pantai Papua Barat.

    Menurut Kementerian ESDM, akses dokumen penawaran lima WK tersebut sudah bisa dilakukan sejak 25 Februari hingga 24 April 2019. Sedangkan pemasukan dokumen partisipasi paling lambat pada tanggal 25 April 2019. Untuk akses bid document itu sendiri para kontraktor dikenai biaya US$ 5,000 sebagai bentuk keseriusan perusahaan.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.