Tambahan Kuota Haji Butuh Anggaran Rp 346 Miliar

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan ribu jamaah memadati  Masjidil Haram pada waktu sholat pada musim Umroh di Mekkah, Arab Saudi (18/5).  Akibat pengurangan kuota haji 2013, dari 211 ribu jamaah hanya menyisakan tempat bagi 168.800 jamaah Indonesia. Tempo/Zulhusni Siregar

    Puluhan ribu jamaah memadati Masjidil Haram pada waktu sholat pada musim Umroh di Mekkah, Arab Saudi (18/5). Akibat pengurangan kuota haji 2013, dari 211 ribu jamaah hanya menyisakan tempat bagi 168.800 jamaah Indonesia. Tempo/Zulhusni Siregar

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi baru saja menghadiahi Indonesia dengan tambahan 10 ribu kuota haji, bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke kerajaan tersebut. Berkaitan dengan tambahan kuota haji itu, pemerintah pun harus menyiapkan anggaran tambahan sampai Rp 346 miliar. 

    Baca: Jokowi Umrah, Kerajaan Arab Saudi Tambah 10 ribu Kuota Haji ...

    Tambahan anggaran ini karena Kementerian Agama bbersama DPR telah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,04 triliun untuk 204 ribu jemaah. Sehingga, dengan adanya penambahan kuota sebanyak 10 ribu jemaah baru ini memerlukan tambahan biaya senilai Rp 346 miliar. 

    "Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya," tutur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seperti dilansir Bisnis.com, Kamis 18 April 2019.

    Karena itu, menurut Menteri Agama,penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah ini memerlukan persetujuan DPR. Pemerintah pun perlu mengejar persiapan beragam fasilitas tambahan seperti akomodasi dan petugas pendamping agar penambahan kuota 10 ribu jemaah haji bisa dilakukan pada tahun ini.

    "Mereka sedang reses. Tapi kami harap segera mengadakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan BPKH untuk bagaimana implikasi dan konsekuensi penambahan 10 ribu kuota ini bisa dapat persetujuan dari DPR," ujar Menteri Lukman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.