Pemilu 2019 Sukses, JK Berharap Investasi Segera Terealisir

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (kanan) berorasi dihadapan para pendukung saat mengikuti Konser Putih Bersatu dalam rangka Kampanye Akbar Pasangan Capres no urut 01 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 13 April 2019. ANTARA

    Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (kanan) berorasi dihadapan para pendukung saat mengikuti Konser Putih Bersatu dalam rangka Kampanye Akbar Pasangan Capres no urut 01 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 13 April 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap pengusaha yang masih menunggu hasil Pemilu 2019 dapat segera merealisasikan investasinya setelah ada kepastian pemimpin terpilih untuk 5 tahun mendatang. Sebab, kebijakan ekonomi dari kedua pasangan calon sudah terlihat dari visi dan misi yang disampaikan pada selama masa kampanye.

    Baca juga: IHSG Ditutup Menguat Sehari Menjelang Pilpres 2019

    "Karena kalau kita lihat di visi misi waktu kampanye kan ada beberapa hal yang berbeda beda (kebijakan ekonominya)," kata Jusuf Kalla di TPS 04, Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu 17 APril 2019.

    Sebelumnya, di Istana Wakil Presiden, JK menekankan saat ini banyak pelaku usaha yang menunggu sebelum mengambil kebijakan bisnis.

    Ketua Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin ini juga memastikan pemimpin terpilih akan memperkuat ekonomi. "Yakin lah siapa pun yang menang, akan terjadi stabilitas (ekonomi) yang baik," kata JK.

    Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha menuntut pemerintahan baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2019 menjaga agar iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintahan yang baru harus menghilangkan hambatan pada dunia usaha. “Serta menghindari kecenderungan membangun rente baru,” ujar dia kepada Tempo, Selasa, 16 April 2019.

    Rente yang dimaksudkan Hariyadi adalah kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dari kegiatan bisnis. Dalam konteks birokrasi, rente mengacu pada kebijakan atau sikap aparat pemerintah yang memburu pungutan liar dari dunia usaha.

    BISNIS |  GHOIDA RAHMAH

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.