TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan bertemu dengan importir bawang putih. Pertemuan ini dilakukan menyusul adanya kenaikan harga bawang putih sejak pertengahan bulan lalu. "Hari ini kami undang untuk dia buka gudang, untuk operasi pasar," kata dia dalam acara Indonesia Industrial Summit di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa, 16 April 2019.
BACA: Bawang Merah Mahal, Menteri Amran Sebut Ada Masalah Distribusi
Saat ini, harga bawang putih di pasaran terpantau mencapai Rp 43 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram. Walhasil, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengimpor bawang putih 100 ribu ton. Impor dilakukan guna menekan harga bawang putih di pasaran agar tidak melonjak menjelang Lebaran tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan penugasan tersebut dapat segera direalisasikan pada bulan ini sebelum harga bawang putih terus naik. "Bawang putih lagi naik kan, ini sekitar Rp 45.000 (per kilogram/kg). Jadi, kami menugaskan Bulog untuk impor segera. Angkanya kira-kira 100.000 ton," ujarnya Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2019.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut mengatakan importasi bawang putih diharapkan dapat segera menekan harga di pasaran menjadi sekitar Rp 25.000 per kg dari posisi saat ini yang mencapai kisaran Rp 45.000 per kg. Harga bawang putih disebut sudah naik sejak bulan ini.
Menurut Darmin, selama ini, setiap tahunnya pemerintah mengimpor bawang putih sebanyak 400.000-450.000 ton. Angka tersebut sudah termasuk dengan impor yang dilakukan oleh swasta, dengan syarat pelaku impor harus sudah menanam bawang putih di dalam negeri.
"Jadi angkanya itu selama ini sekitar 400.000-450.0000. Nah, sekarang ini yang 100.000 tugas Bulog, artinya masih ada slot untuk swasta. Tapi, masih dihitung mereka yang sudah nanem bawang berapa," ujarnya.
Akan tetapi, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adhi S Lukman tidak sepakat jika impor bawang putih dilakukan oleh Bulog. Ia lebih menyarankan agar tugas ini diberikan saja ke pihak swasta. "Karena antara swasta dan bulog, level of playing field-nya gak sama. Saya kira Bulog ini sebagai buffer dan penyeimbang saja, jangan ikut bermain," kata dia saat ditemui dalam acara yang sama.
