Holding BUMN Infrastruktur Tunggu Legal Opinion Kejakgung

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Holding Empat Sektor BUMN Rampung Sebelum Juli

    Holding Empat Sektor BUMN Rampung Sebelum Juli

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan masih menunggu legal opinion dari Kejaksaan Agung ihwal pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan diskusi dari pembentukan Holding BUMN Infrastruktur ini.

    Baca: Prabowo: Contoh Tiongkok, 40 Tahun Hilangkan Kemiskinan

    "Belum, jadi kalo holding saya masih ingin didiskusikan lagi ya, saya kan mempertanyakan apa tujuannya. Yang kedua kalau itu di holding kan jadi sedikit yang bisa ikut bidding," ujar dia seperti diberitakan Bisnis.com Senin, 15 April 2019. 

    Ihwal menyusutnya peserta tender ini, menurut Basuki, akan menjadi tidak sesuai dengancita-cita  awal pembentukan BUMN Karya. Selain itu untuk menunjuk penugasan juga semakin sulit.

    "Kalau terjadi bencana itu siapa yang mau ditugaskan? Swasta kan susah kalau ditugaskan. Kalau bisa pun, administrasinya lebih susah memilih swasta. Kalau BUMN kan jelas terutama untuk emergency," ujarnya.

    Menurut Basuki, dirinya tidak memiliki tujuan apapun dari situasi belum disetujuinya ihwal pembentukan holding infrastruktur ini. Permasalahan saat ini adalah sedang dipelajarinya holding ini  secara legal opinion (LO) oleh Kejaksaan Agung. Sehingga, belum bisa dipastikan juga kapan akan dilakukan pembentukan holding ini.

    Holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan yakni Hutama Karya sebagai induk, dengan anggota PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

    Baca juga: Prabowo Kritik BUMN, Jokowi Pamer Rokan dan Freeport

    Sebagai informasi, tiga BUMN di sektor infrastruktur memutuskan untuk mengalihkan saham Seri B milik negara di masing-masing perseroan sebagai setoran modal kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK. Ketiga BUMN itu yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

    Adapun dari 143 perusahaan BUMN, sebagian kecil telah digabungkan dalam enam holding sektoral . Keenam holding itu adalah Holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perkebunan, Holding Semen, Holding Kehutanan, dan Holding Pupuk. 
     
    BISNIS | RAHMA TRI 
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.