Cara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGs

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Majalah tersebut juga mengeluarkan peringkat untuk para Menteri Keuangan lain di Asia Pasifik. Menkeu Sri Mulyani berhasil mengungguli para menteri dari negara Filipina, Singapura, Australia dan sejumlah negara lain di kawasan tersebut.TEMPO/Tony Hartawan

    Majalah tersebut juga mengeluarkan peringkat untuk para Menteri Keuangan lain di Asia Pasifik. Menkeu Sri Mulyani berhasil mengungguli para menteri dari negara Filipina, Singapura, Australia dan sejumlah negara lain di kawasan tersebut.TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki cara untuk memobilisasi dana Sustainable Development Goals (SDGs) atau dengan aksi filantropi.

    Baca juga: Presiden Bank Dunia Baru Terpilih, Sri Mulyani Sarankan 3 Hal

    Langkah paling awal yakni dengan skema blended finance atau skema keuangan. Skema ini merupakan campuran atau kombinasi antara dana dari pemerintah, dana publik, swasta, hingga filantropi yang disatukan dalam platform SDGs Indonesia One.

    “Untuk mengimplementasikan ambisi SDGs dibutuhkan sekitar US$ 6 triliun. Oleh karena itu, kami menciptakan inisiatif skema keuangan campuran (blended finance scheme). Inisiatif ini berasal dari Kementerian Keuangan lewat Special Mission Vehicle (SMV) yaitu SDGs Indonesia One,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin, 15 April 2019.

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut SDGs Indonesia One telah mengumpulkan dana US$2,46 miliar sejak terbentuk pada Pertemuan Tahunan International Monetary Fund - World Bank Group 2018 (IMF-WBG Annual Meetings 2018) yang lalu di Bali.

    Dana yang terkumpul berasal dari lembaga pemerintah, bank pembangunan, bank komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asuransi, serta filantrofis lokal dan internasional.

    Kedua, Indonesia menerbitkan Sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah. Sebagai contoh, Menkeu menyebutkan Sukuk Wakalah Global yang merupakan Sukuk Hijau pertama di Indonesia dan Asia.

    Penerbitan Green Bond atau Sukuk Hijau merupakan  salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait dengan isu perubahan iklim atau terkait isu lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan bangunan hijau.

    Pada 2019, Indonesia menerbitkan Sukuk Hijau senilai US$750 juta selain sukuk jenis lainnya sebesar US$1,25 miliar.

    Baca berita Sri Mulyani lainnya di Tempo.co

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.