Prabowo Kritik Deindustrialisasi, Menperin: Industri Ekspansif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto berpose di samping Daihatsu Ayla Turbo Konsep di pameran otomotif GIIAS Surabaya, 29 Maret 2019. Airlangga membuka pameran otomotif perdana GIIAS 2019 The Series. TEMPO/Wawan Priyanto.

    Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto berpose di samping Daihatsu Ayla Turbo Konsep di pameran otomotif GIIAS Surabaya, 29 Maret 2019. Airlangga membuka pameran otomotif perdana GIIAS 2019 The Series. TEMPO/Wawan Priyanto.

    TEMPO.CO, Banten - Tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa telah terjadi deindustrialisasi beberapa tahun beklakangan ini dijawab oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga memamerkan sejumlah capaian dan kinerja di sektor industri nasional hingga 2018. 

    Baca: Prabowo Sebut BUMN Goyah, Bagaimana Faktanya?

    Capaian ini disampaikan dalam acara Indonesia Industrial Summit 2019 yang diadakan tepat setahun setelah peta jalan industri Making Indonesia 4.0 diluncurkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada tahun lalu.

    Airlangga menyebutkan, Studi McKinsey menunjukkan, Program Making Indonesia 4.0 berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional Sebesar US$ 120 - 150 miliar pada 2025. "Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen,” katanya pada pembukaan acara di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Senin, 15 April 2019.

    Adapun sejumlah capaian yang disampaikan Airlangga dalam acara ini yaitu pertama, pada tahun 2017, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai angka 20. persen. Kondisi ini menjadikan Indonesia berada diperingkat ke 5 diantara 20 negara ekonomi terbesar di dunia alias G20. "Rata-rata kontribusi sektor manufaktur dunia sebesar 15,6 persen," ujarnya.

    Kedua yaitu pada tahun 2018, industri dengan pertumbuhan yang cukup tinggi antara lain yaitu sektor Industri Mesin dan Perlengkapan sebesar 9,49 persen, Industri Kulit dan Alas Kaki sebesar 9,42 persen, dan lndustri Logam Dasar sebesar 8,99 persen.

    Dengan capaian ini, performa manufaktur Indonesia periode 2018 hingga Maret 2019 pun mencapai 52,65 persen. "Hal ini menunjukkan sektor industri manufaktur berada pada level yang ekspansif," kata dia.

    Ketiga yaitu sektor industri merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2018 di antara sektor ekonomi lainnya dengan kontribusi sebesar 19.86 persen. Sektor industri pun, kata Airlangga, merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan negara tahun 2018 sebesar 30 persen dari total penerimaan pajak.

    Keempat yaitu sektor industri menjadi penyumbang investasi terbesar dalam 4 tahun terakhir (2014-2018). Sepanjang tahun tersebut, total investasi di sektor ini mencapai sebesar 41 ,8 persen dari total realisasi investasi.

    Sebelumnya Prabowo dalam debat pilpres Sabtu pekan lalu menyebutkan belakangan ini Indonesia telah mengalami deindustrialisasi. "Indonesia tidak memproduksi apa-apa, kita menerima barang produksi dari bangsa lain," ujar dia di Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Karena itu, Prabowo mengatakan perlunya ada perubahan dari langkah tersebut. 

    Saat ini, kata Prabowo, Indonesia sudah menyimpang dari filosofi bangsa. Selain itu, ia melihat pemerintah juga tidak memiliki strategi untuk menyelesaikan perkara deindustrialisasi itu. 

    Baca: Prabowo Sebut Deindustrialisasi, Kemenperin: RI Ranking 5 di G20

    Untuk itu, Prabowo menyebutkan perlu ada aturan tegas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. "Hilirisasi sepakat, tapi kenapa gak digarap dari dulu, malah menteri menteri bolehin masuk barang impor," kata dia. 

    Simak berita lainnya terkait Prabowo di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.