Wacana Ditjen Pajak - Kemenkeu Dipisah, Bagaimana di Negara Lain?

Reporter

Editor

Rahma Tri

Warga melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Tebet dan KPP Pratama Setiabudi di Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019. Pengecualian pengenaan sanksi denda itu telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 yang ditetapkan pada hari ini. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berjanji bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan. Dia mengatakan cara ini ditempuh supaya bisa menggenjot rasio pajak sehingga meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Baca: Prabowo: Contoh Tiongkok, 40 Tahun Hilangkan Kemiskinan

"Kami akan memisahkan badan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan, langsung lapor kepada presiden. (Hal ini) Guna meningkatkan kepatuhan bayar pajak dan memastikan tax ratio akan meningkat," kata Sandiaga di acara debat pemilihan presiden terakhir di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu 13 April 2019.

Sebelumnya wacana serupa juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2016. Wacana ini kemudian didukung lewat diusulkanya Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP.

Salah satu poin krusial dar draf terbaru RUU KUP tersebut yakni perubahan status kelembagaan Direktorat Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP). Alasannya, dengan berbentuk badan, lembaga ini bisa lebih otonom dan tidak lagi bergantung dengan Kementerian Keuangan.

Kendati demikian, pembahasan mengenai RUU KUP ini kemudian mandeg. Adapun Kementerian Keuangan sebenarnya telah memberikan draf tersebut sejak 2016 namun Dewan Perwakilan Rakyat belum memberikan panggilan resmi kepada Kementerian untuk membahas mengenai rancangan undang-undang ini.

Salah satu contoh lembaga pajak yang otonom adalah Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat (AS). Lembaga ini dikenal luas tak gentar untuk membidik dan mengeksplorasi potensi pajak yang ada.

Berdasarkan kajian Asian Development Bank soal kinerja perpajakan 2014, model lembaga pajak seperti Amerika Serikat diikuti juga oleh Cina, New Zealand dan Tajikistan. Sedangkan model lembaga pajak di bawah Kementerian Keuangan seperti Indonesia juga dilakukan oleh Kamboja, India, Myanmar dan juga Thailand.

Selain model itu, ada pula model lembaga pajak seperti semi otonom atau tidak berada di bawah Kementerian Keuangan tetapi tetap berafiliasi. Beberapa negara yang mengikuti model ini antara lain Australia, Hong Kong, New Zealand, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Filipina dan Singapura.

Baca: Debat Pilpres Kelima, Pertumbuhan Ekonomi Bakal Jadi Isu Utama

Model inilah yang sebenarnya diusulkan di dalam RUU KUP yang kini tengah mandeg tersebut. Dalam draf naskah akademik RUU KUP disebut ingin menggunakan model Suatu Badan Semi Otonom (SARA).

Menurut catatan World Bank, sepanjang 2010-2017, negara-negara dengan model lembaga pajak lebih otonom cenderung memiliki rasio pajak yang cukup tinggi. Misalnya, New Zealand rata-rata rasio pajaknya di angka 26-27 persen, Australia 20-22 persen dan Malaysia 13-15 persen dan Filipina 12-14 Persen. Adapun Indonesia sendiri berada di kisaran 10-11 persen.

DIAS PRASONGKO






PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

43 menit lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

50 menit lalu

Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

Mobil bekas Presiden Jokowi yang dilelang tersebut adalah Isuzu Panther Bonet tahun 1995 warna green metallic. Berikut ulasan lengkapnya:


Bekas Mobil Jokowi Dilelang, Harga Mulai Rp 300 Juta: Hasilnya untuk Bangun Tempat Ibadah

2 jam lalu

Bekas Mobil Jokowi Dilelang, Harga Mulai Rp 300 Juta: Hasilnya untuk Bangun Tempat Ibadah

Lelang bekas mobil Presiden Jokowi dibuka dengan harga Rp 300 juta. Berwarna hijau metalik dengan Stasion Wagon, mobil itu berkapasitas mesin 2.238 CC


Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

4 jam lalu

Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

Zulkifli Hasan bercerita Presiden Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

21 jam lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

21 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

1 hari lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

1 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria