4 Kritik Faisal Basri Sebelum Dukung Jokowi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sikap itu ia sampaikan secara terbuka melalui akun Twitter resmi @FaisalBasri.

    Baca juga: Faisal Basri Dukung Jokowi, TKN: Kami Sambut yang Bukan Pemimpi

    “Akal sehat dan kesadaran nurani yang akhirnya membimbing saya memilih Jokowi,” cuit Faisal, Sabtu, 13 April 2019.

    Padahal, sebelumnya, Faisal kerap melontarkan kritik pedas kepada pemerintah ihwal kebijakan perekonomian. Tempo mencatat setidaknya ada empat kritik ekonomi yang dilontarkan Faisal beberapa waktu ke belakang.

    Utang Pemerintah
    Faisal sempat menyoroti perihal utang pemerintah melalui tulisan di laman pribadinya, faisalbasri.com. "Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun," kata Faisal dikutip dalam laman tersebut yang diunggah pada Ahad, 27 Januari 2019.

    Faisal mencatat peningkatan utang itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Namun, apakah persoalan utang tersebut sudah sangat parah, Menurut Faisal, jumlah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun tersebut harus dilihat menyeluruh.

    Salah satunya, jumlah utang harus dibandingkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat maka kemampuan pemerintah untuk menarik pajak juga meningkat, sehingga dapat digunakan membayar bunga dan cicilan utang.

    Kendati demikian, Faisal mencatat nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. "Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB," kata Faisal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.