Sebelum Dukung Jokowi, Faisal Basri Gencar Kritik Ekonomi RI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri menunjukkan medalinya usai mengikuti BRI Mekaki Marathon 2017 di kawasan pantai Mekaki, Sekotong, Lombok Barat, 30 April 2017. Dalam ajang marathon ini, peserta akan disuguhi pemandangan elok kawasan pantai di Sekotong, dan teluk Mekaki. Foto: Alfan Noviar

    Faisal Basri menunjukkan medalinya usai mengikuti BRI Mekaki Marathon 2017 di kawasan pantai Mekaki, Sekotong, Lombok Barat, 30 April 2017. Dalam ajang marathon ini, peserta akan disuguhi pemandangan elok kawasan pantai di Sekotong, dan teluk Mekaki. Foto: Alfan Noviar

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri resmi menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin.

    Baca: Faisal Basri Dukung Jokowi: Akal Sehat dan Nurani Membimbing Saya

    Melalui akun twitter @FaisalBasri, ia mencuit mendukung Jokowi karena kesadaran nurani. “Akal sehat dan kesadaran nurani yang akhirnya membimbing saya memilih Jokowi,” cuit Faisal melalui akun @FaisalBasri. Unggahan itu pun menuai reaksi dari para pengikutnya.

    Sebelum resmi menyatakan dukungannya, Faisal Basri dikenal sebagai tokoh yang vokal mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Pada akhir Maret lalu, Faisal Basri menyarankan pemerintah berfokus meningkatkan pendapatan di sektor jasa.

    Dibanding ekspor dan produksi barang, jasa menjadi penyokong masa depan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. “Sektor penghasil barang seperti manufaktur, pertambangan, pertanian pertumbuhannya hanya 3 persenan. Sementara jasa 6 persenan. Jadi buat apa (membahas) ekspor?” kata Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Ekonomi Dunia Melambat, Bagaimana Nasib Ekspor Kita di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu sore, 27 Maret 2019.

    Penyumbang devisa terbesar juga berasal dari sektor jasa. "Turis menyumbang US$ 14 miliar dan tenaga kerja menyumbang US$ 14 11 miliar,” ujarnya.

    Faisal Basri juga menyoroti utang pemerintah. Namun bedanya, Faisal menyebut utang pemerintah Presiden Jokowi masih dalam batas aman kendati terjadi kenaikan dibandingkan presiden sebelumnya. "Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun," kata Faisal dikutip dalam laman tersebut yang diunggah pada Ahad, 27 Januari 2019.

    Ia mengingatkan surat utang pemeringah yang banyak dipegang investor asing yaitu 37,8 persen, mengakibatkan ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal.

    Di bidang infrastruktur, Faisal Basri pembangunan jalan tol yang berbasis di daratan. Padahal, Indonesia merupakan negara maritim yang wilayahnya lebih banyak perairan. "Jadi harusnya, infrastruktur laut-lah yang jadi backbone (tulang punggung), jadi kalau bangun infraatruktur itu jangan meniru China atau Malaysia (berbasis darat)," katanya dalam diskusi di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.

    Walhasil, kata Faisal, biaya logistik yang seharusnya turun jika ada infrastruktur laut, terpaksa bertahan di level yang cukup tinggi. Dari data yang dilansir Nikkei, Faisal menyebut biaya logistik Indonesia 25 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara Vietnam dan Thailand hanya 20 persen dan 15 persen.

    Terakhir, ia juga menyoroti tingginya impor gula. Mengutip dari data teranyar, Indonesia telah menjadi importir gula terbesar di dunia.

    Baca: Prabowo Sering Cemooh Utang, Faisal Basri: Negara Masih Aman

    Berdasarkan data statistik, Indonesia menjadi juara impor gula pada periode 2017-2018 dengan besar impor 4,45 juta metrik ton. Angka itu diikuti oleh Cina di posisi kedua dengan 4,2 juta metrik ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta metrik ton.

    Faisal Basri menduga adanya praktek rente di balik melonjaknya impor gula Indonesia tersebut. Di samping itu, ia melihat ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga gula mentah dunia dengan harga gula di pasaran.

    CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO | FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.