TEMPO.CO, Surabaya - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyebutkan perihal anggaran bocor.
Baca: Prabowo Sering Cemooh Utang, Faisal Basri: Negara Masih Aman
Soal itu, kata Prabowo, sebagai salah satu tantangan besar yang dihadapi perekonomian adalah soal anggaran negara yang diduga lari ke luar negeri. "Dari jumlah itu bocor lagi 40 persen. Sehingga yang masuk ke rakyat hanya sepertiga, sebanyak dua per tiga bocor," ujarnya saat kampanye akbar di Surabaya, Jumat, 12 April 2019.
Pemerintah yang akan datang juga harus bisa mengisi kebocoran tersebut. Anggaran bocor itu masuk dalam daftar tantangan yang dihadapi Indonesia.
Kebocoran anggaran itu, menurut Prabowo, juga terlihat dari pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi ini sebelumnya menyebutkan kekayaan yang mengalir ke luar negeri Rp 4.000 triliun yang berhasil ditarik Rp 2.000 triliun.
Tantangan kedua adalah kekayaan yang masih tersentralisir ke segelintir orang. Artinya, bila dibagi ke sepuluh orang, maka satu orang kaya akan memiliki 75 persen dan orang yang miskin hanya punya utang.
Prabowo lantas menyebutkan tantangan ketiga yakni tantangan cuaca yang sangat mendesak. Oleh karena itu ia menyatakan perlu pusat data dinamis yang merespons fenomena ini.
Sebagai contoh, kalau permukaan laut naik lima meter, maka tak hanya Surabaya, tapi Jakarta, pantai timur Sumatera dan Merauke tenggelam. "Ini yang harus kita siap-siapkan sekarang. Dan ini bukan hoax, ini bukan angan-angan," kata Prabowo.
Tantangan keempat adalah soal ketersediaan pangan, energi dan air bersih. "Kita harus menjamin cukup pangan, energi, dan air bersih. Bahkan di kota besar akses ke air bersih juga minim. Pertambahan bayi lima juta jiwa setiap tahun, kalau tidak segera diatasi maka akan terjadi huru hara," ucap Prabowo. Ia lantas berjanji, jika memenangkan pilpres, Indonesia akan mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.
Soal kebocoran anggaran, sebelumnya KPK sudah mengklarifikasi soal ucapan Wakil Ketua Komisi Basaria Panjaitan tentang kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 2.000 triliun. "Yang disampaikan Bu Basaria itu adalah kita tuh sebenarnya punya potensi pendapatan, jadi bukan kebocoran," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Sebelumnya, Basaria menyinggung kebocoran anggaran hingga Rp 2.000 triliun dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah.
Baca: Prabowo Kritik Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Kok Kasar Gitu
Acara penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan di Gumaya Tower Hotel, Semarang, 1 April 2019. Saat itu Basaria menuturkan menurut Litbang KPK, negara harusnya bisa menerima Rp 4.000 triliun tapi kenyataannya APBN Indonesia hanya Rp 2.000 triliun dan tidak menyebutkan soal anggaran bocor seperti yang dikutip oleh Prabowo selama ini.
BISNIS
