Sementara itu, dompet digital DANA mengedepankan standardisasi dan sertifikasi sistem untuk mengantisipasi fraud. Chief Communication Officer DANA Charisma Albandjar berujar saat ini perusahaan sudah mengantongi sertifikasi The Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS).
“Kami juga bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari proses verifikasi data pengguna dan validasi layanan,” ujarnya. Menurut Charisma, kerja sama tersebut telah berdampak signifikan untuk mempercepat layanan dan menghindarkan DANA dari upaya pemalsuan data, juga penyalahgunaan data.
Charisma melanjutkan perusahaan juga membangun pusat data dan Data Recovery Center yang berbasis di Indonesia dengan kapasitas serta skalabilitas transaksi yang tinggi. Terakhir, DANA juga mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan berpotensi fraud untuk melindungi pengguna. “Kami dapat mengetahui kebiasaan transaksi pengguna,” kata Charisma. “Ketika sistem mendeteksi fraud atau menemukan transaksi mencurigakan yang tidak biasa dilakukan pengguna, maka sistem akan memberikan verifikasi kepada pengguna.”
Verifikasi tersebut dilakukan dengan memasukkan kode PIN atau OTP untuk memastikan bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah benar pengguna yang bersangkutan, atau mencegah adanya transaksi yang tidak terotorisasi oleh penggunanya.
Head of Research Center Kaspersky Lab Global Research and Analysis Team Yury Namestnikov membenarkan jika para peretas dan fraudster kini tengah membidik serangan ke inovasi teknologi baru, termasuk industri fintech. “Mereka memiliki berbagai cara untuk mencuri data dan membobol jaringan keamanan, tujuannya untuk mencuri dana nasabah,” ucapnya.
Baca juga: Ekonom Minta Pinjaman Online Tingkatkan Keamanan Data Nasabah
Sehingga, menurut dia keamanan siber sudah sepantasnya menjadi prioritas perusahaan fintech agar terhindar dari pelaku penyerangan yang biasanya berkelompok dan mengincar perusahaan dengan sistem rentan. Yury mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target bersama negara Asia Pasifik lainnya. “Untuk itu mereka harus menyiapkan investasi yang lebih besar di bidang keamanan teknologi informasi, kira-kira tiga kali lipat dibandingkan dengan lembaga non keuangan.”