Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Janjikan Tarif Listrik Turun, Kubu Prabowo: Itu Keputusan Politik

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis 14 Maret 2019. Dalam kunjungan bertajuk `Prabowo Menyapa Masyarakat Provinsi Jambi` yang dihadiri ribuan pendukung tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan diantaranya soal tarif listrik, sembako dan harga jual hasil perkebunan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis 14 Maret 2019. Dalam kunjungan bertajuk `Prabowo Menyapa Masyarakat Provinsi Jambi` yang dihadiri ribuan pendukung tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan diantaranya soal tarif listrik, sembako dan harga jual hasil perkebunan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Anthony Budiawan, menyebut janji Prabowo untuk menurunkan tarif listrik dalam seratus hari pemerintahan realistis untuk dilakukan. "Ini kan cuma keputusan politik saja," ujar dia di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.

Baca: TKN Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan Sekadar Kartu

Menurut Anthony, keputusan menurunkan tarif listrik memang bisa membebani keuangan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Namun, persoalan itu akan diselesaikan dengan menambah subsidi listrik. Di samping itu, pemerintah juga akan menggenjot efisiensi perusahaan pelat merah itu agar subsidi yang digelontorkan tidak membengkak.

"Kalau sekarang kan tarif listrik dinaikkan dengan alasan pemerintah mau mengurangi subsidi PLN, sehingga ada uang untuk infrastruktur. Sekarang rakyat miskin dibuat uangnya untuk infrastruktur. Itu kan intinya begitu," kata Anthony.

Rencana menurunkan tarif dasar listrik, kata Anthony, digagas Prabowo setelah mendatangi konstituennya. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan listrik dengan daya 900 VA merasa tarif yang ada sekarang memberatkan.

"Dia kan sama dengan yang 2.200 VA dan yang 3.500 VA, kurang lebih segitu ya. Nah, untuk ini mereka itu tidak mampu, jadi akan diturunkan agar mereka mampu," tutur Anthony. Setidaknya, tarif itu akan disesuaikan seperti sebelumnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, menjamin tarif listrik dan harga barang yang dinilainya sangat memberatkan masyarakat saat ini akan turun di 100 hari kerja jika dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Prabowo mengaku telah mengumpulkan pakar-pakar dan meminta masukan kepada mereka terkait dengan penurunan harga-harga tersebut. Menurut Prabowo para pakar tersebut menggaransi keinginan itu bisa terealisasi dalam jangka waktu yang singkat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya kumpulkan pakar dan bertanya kepada mereka. Bisa nggak kita turunkan harga yang terlalu berat untuk rakyat. Mereka hitung dan mereka lapor, bisa kita turunkan harga-harga," tutur Prabowo saat kampanye terbuka di Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu, 24 Maret 2019.

Atas janji itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak mudah untuk bisa menurunkan tarif dasar listrik. Dia mengatakan, harus ada perhitungan yang jelas jika seandainya tarif dasar listrik harus diturunkan.

Menurut Luhut, selain ada perhitungan yang jelas, juga perlu dilihat keseimbangan harga antara produksi dengan kemampuan masyarakat. "Kalau mau turunin, bagaimana harga produksinya? Enggak bisa sesederhana itu. Jangan main harga listrik turunin," kata Luhut di kantornya saat mengelar acara Coffe Morning, Senin 8 April 2019.

Baca: Prabowo Janji Bangun Industri Mobil yang Serap Karet Dalam Negeri

Apalagi, Luhut melanjutkan, saat ini sumber dan produsen listrik tidak selalu bergantung pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Sudah banyak sumber energi listrik yang kini mulai banyak digunakan oleh masyarakat seperti di daerah terluar lewat panel surya.

DIAS PRASONGKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

4 jam lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

Partai NasDem dan PPP santer dirumorkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

4 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Pendukung Anies Ungkapkan Kecewa dengan Putusan MK

5 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Pendukung Anies Ungkapkan Kecewa dengan Putusan MK

Pendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengungkapkan kecewaan atas putusan MK ihwal sengketa pilpres.


Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

6 jam lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.


Kata Prabowo Usai Putusan MK: Pertandingan Selesai, Rakyat Minta Semua Bersatu

6 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata Prabowo Usai Putusan MK: Pertandingan Selesai, Rakyat Minta Semua Bersatu

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengumpulkan 45 tim hukum pada sidang sengketa Pilpres untuk menyampaikan terima kasih.


Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

7 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming, mengatakan besok dia akan menemani Prabowo dalam sidang putusan Pilpres di KPU.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

7 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Analisis Percakapan di X Usai Putusan MK: 56,95 Persen Warganet Tunjukkan Emosi Negatif

7 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Analisis Percakapan di X Usai Putusan MK: 56,95 Persen Warganet Tunjukkan Emosi Negatif

Riset Data & Democracy Research Hub menemukan ada kekhawatiran warganet mengenai putusan MK sengketa pilpres, yakni Gibran akan melanggengkan nepotisme.


Tim Hukum Sambangi Rumah Prabowo, Laporkan Hasil Putusan MK

7 jam lalu

Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Hinca Pandjaitan, saat ditemui di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Tim Hukum Sambangi Rumah Prabowo, Laporkan Hasil Putusan MK

Tim Hukum Nasional pembela Prabowo-Gibran hadir melaporkan hasil putusan MK di rumah dinas Prabowo Subianto, Selasa, 23 April 2024.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

8 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.