TEMPO.CO, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi yang mencapai 5 persen dikritik oleh anggota tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Anthony Budiawan.
Baca: Jokowi vs Prabowo Lagi, Ini Saran Analis untuk Investor
Anthony mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional stagnan di kisaran 5 persen. Pertumbuhan itu belum cukup untuk memberantas kemiskinan.
Padahal pertumbuhan ekonomi tinggi dinilai penting untuk mempercepat kemakmuran negara. "Pertumbuhan ekonomi 2018 5,17 persen seolah-olah tinggi, tetapi kalau dilihat dari demand size itu hanya 4,4 persen. Di mana selisih 0,77 persen itu? Masuk inventory," ujar Anthony di Hotel Milenium Sirih, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.
Anthony pun mempertanyakan kemungkinan inflasi yang rendah sepanjang tahun lalu juga terjadi karena permintaan lebih rendah dari suplai. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi selama 2015 hingga 2019 belum berdampak positif terhadap perekonomian. Di samping, fundamental ekonomi Indonesia yang juga semakin melemah.
Dalam kesempatan itu, Anthony juga menjelaskan indikator apa yang membuatnya menyimpulkan seperti itu. "Kami terjemahannya kalau fundamental kuat maka neraca transaksi berjalan kuat. Kalau neraca berjalan defisit berarti ada masalah pada fundamental ekonomi."
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga sempat melempar kritik soal pertumbuhan ekonomi dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Ahad 7 April 2019.
Dalam pidatonya, ia tampak meragukan data pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5 persen. Di acara kampanye akbar itu, Prabowo menuding pejabat dan elite politik sering menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai dengan kenyataan.
Dengan meniru gerak-gerik ala politikus saat berpidato, Prabowo menyindir para 'elite' tersebut. "Ya bapak, ibu, kita sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5 persen," kata Prabowo dengan suara yang dibuat-buat. Tak lama kemudian, Prabowo menimpali ucapannya sendiri, "Lima persen ndasmu! (kepalamu)."
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut berkomentar. Dia menyebut pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang kasar. Kendati demikian, Luhut tak secara jelas menyebut pihak mana yang mengeluarkan pernyataan itu.
"Kalau dibilang "ndasmu" aneh juga, kok kasar gitu. Nggak sesederhana itu ngatur pemerintahan," kata Luhut di acara Coffee Morning yang di gelar di kantornya, Senin 8 April 2019.
Baca: Prabowo Janji Bangun Industri Mobil yang Serap Karet Dalam Negeri
Lebih jauh Luhut mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen merupakan angka yang cukup bagus apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu. "Baik dalam kondisi sekarang, tumbuh 5 persen semua orang bilang bagus, semua orang, bukan hanya kami," katanya. "Kalau dia bilang bukan, bagaimana numbuhinnya?"
DIAS PRASONGKO | RYAN DWIKY
