TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memiliki alasan tersendiri saat menyebut perayaan HUT Kementerian BUMN (HUT BUMN) ke-21 sebagai bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Said menganggap acara ini menjadi ajang kampanye terselubung untuk mendukung calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi.
Baca juga: Said Didu Disindir Soal HUT BUMN: Eks Petinggi Sakit Hati
Said mengatakan sudah mendapatkan informasi soal perayaan ini sebelum menyampaikan tudingan ini ke publik. “Itu dapat informasi dari orang-orang BUMN sendiri,” kata anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ini saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 10 April 2019.
Adapun tudingan ini pertama kali disampaikan Said Didu lewat akun Twitternya @saididu pada Selasa, 2 April 2019. "Beginilah rentetan acara perayaan "ulang tahun" @KemenBUMN, dimulai dg Surat "perintah" dari Kementerian BUMN. Ini abuse of power yg merusak BUMN," ucap Didu dalam salah satu cuitannya.
Adapun alasan dari tudingan ini yaitu pertama, kata Said, terjadi mobilisasi massa secara massal dari berbagai daerah untuk datang ke HUT BUMN. Menurut Said, mobilisasi seperti ini tidak pernah terjadi semasa ia menjadi Sekretaris Kementerian BUMN dari 2005 sampai 2010. Kedua, peserta yang hadir juga harus memakai baju kaus yang bergambarkan foto Jokowi.
Alasan kedua yaitu adanya atribut yang mengarah pada nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin), yaitu slogan-slogan dengan dibubuhi kata “Satu”. Lalu keempat yaitu ulang tahun BUMN yang dimajukan dan diundur agar diadakan tepat di waktu HUT BUMN yaitu pada Sabtu, 13 April 2019. Di waktu yang sama, Jokowi juga direncanakan bakal mengadakan kampanye akbar menjelang Debat Pilpres pada malam harinya.
Tudingan Said ini sampai ke telinga Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, HUT BUMN ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan karena berhasil mencetak keuntungan lebih dari Rp 200 triliun pada 2018, melebihi target Rp 180 triliun. “Jadi tentunya enggak ‘fair’ dong, kita udah kerja keras, jadi boleh seneng-seneng,” ujar Rini, 10 April 2019.
Tapi, Said menilai alasan Rini terlalu berlebihan. Ia mengatakan, laba BUMN pada 2014 hanya Rp 27 triliun dan berhasil meningkat menjadi Rp 159 triliun pada 2014. Selama itu, tidak pernah ada HUT BUMN besar-besaran yang mengerahkan sampai 150 ribu orang seperti saat ini. Sekarang, kata dia, laba hanya naik dari Rp 159 triliun menjadi Rp 188 triliun pada 2018, tapi utang justru naik hingga Rp 100 triliun.
Pernyataan Said Didu pun ditanggapi Ketua forum Humas BUMN Rohan Hafas. Menurut Rohan, isu ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang panik karena pemilu akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Jadi intinya, kami cuma ingin berulang tahun, tapi kayaknya ada orang bekas petinggi BUMN yang sakit hati karena baru dicopot dari jabatannya secara mendadak," kata Rohan.
Di tengah polemik yang berkembang, HUT BUMN ini pun akhirnya diputuskan diundur, setelah sempat menjadi heboh di jagad maya lewat tagar #HUT21BUMNSetelahPilpres. Perayaan diundur karena bersamaan dengan kampanye Pemilu 2019.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, memastikan perayaan HUT BUMN diundur. Kini, BUMN tengah mengurus tanggal dan tempat untuk acara tersebut. “Kami belum memastikan lokasi yang baru untuk acara itu, apakah tetap di Monas atau dialihkan ke tempat yang lain,” ujarnya seperti dikutip dari Antara pada Rabu 10 April 2019.
