Core: 2 Masalah Keuangan Mesti Dibahas di Debat Capres Kelima

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. Diedit dari ANTARA

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. Diedit dari ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics alias Core Indonesia, Piter Abdullah, menyebut ada dua persoalan utama di sektor keuangan yang mesti dibahas dalam Debat Capres Putaran Terakhir pada Sabtu, 13 April 2019. Debat tersebut akan membahas soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

    Baca juga: Debat Capres Terakhir, Ekonom Minta Tak Cuma Bahas Harga Cabai

    "Masalah itu bisa menjadi penghambat perekonomian Indonesia," ujar Piter dalam diskusi media menjelang debat capres kelima di Hong Kong Cafe, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. 

    Masalah pertama adalah tingginya suku bunga di Indonesia. Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Maret lalu, suku bunga acuan ditahan di level 6 persen. Menurut Piter, tingginya suku bunga membuat Indonesia mengalami ekonomi berbiaya tinggi atau high cost economy. "Di negara ASEAN saja kita jauh berbeda, ini menjadi pemicu masalah di sektor lain."

    Permasalahan kedua, kata Piter, adalah struktur ekonomi yang lemah dengan Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan persoalan ini tidak kunjung dibereskan secara tuntas oleh setiap rezim pemerintahan.

    "Saya berharap ini muncul di debat capres nanti. Karena kalau ini diselesaikan banyak persoalan yang bisa diselesaikan," ujar Piter. Sebab, di saat yang sama, beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam berhasil menjaga neraca transaksi berjalan tetap positif.

    Menurut Piter, saat ini Indonesia belum mengobati penyakit defisit transaksi berjalan. Alih-alih, pemerintah memilih menambal bolong tersebut di neraca modal dan neraca finansial. Pemerintah membiarkan aliran modal asing masuk ke dalam negeri untuk menambal defisit transaksi berjalan.

    "Padahal modal asing dalam portofolio masuk, membuat ekonomi kita lebih fragile dan rentan, sebab yang masuk modal dalam bentuk portofolio yang sangat mudah keluar dan masuk," kata Piter.

    Permasalahan itu juga semakin kompleks dengan rendahnya penyaluran kredit di Indonesia. Rasio penyaluran kredit terhadap PDB Indonesia tercatat masih di bawah 40 persen. Padahal di Thailand, rasio itu mencapai di atas 100 persen. "Bagaimana kita memacu pertumbuhan ekonomi kita kalau penyaluran kredit terhambat?"

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat kesal karena Indonesia kerap mengalami defisit neraca perdagangan. Saking kesalnya Jokowi bahkan sampai mengucapkan kata 'bodoh' saat mengungkapkan ekspresinya itu.

    "Tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu, kok enggak kita selesaikan? Bodoh banget kita kalau seperti itu," katanya saat membuka rapat koordinasi nasional investasi di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.

    Jokowi menjelaskan sejatinya semua pihak sudah mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan itu, yakni lewat meningkatkan investasi dan ekspor. "Defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan membebani kita berpuluh-puluh tahun tapi tidak diselesaikan.”

    Baca berita Debat Capres lainnya di Tempo.co

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).