Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Global Lesu, Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Sulit Dicapai

image-gnews
Foto udara aerial pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatra ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018. Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota dan menjadi salah satu pencapaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Foto udara aerial pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatra ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018. Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota dan menjadi salah satu pencapaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Sebabnya, perekonomian dunia belakangan juga tengah melesu. "Kalau rata-rata tujuh persen itu berat sekali," ujar dia saat menyambangi Kantor Tempo, Jakarta Selatan, Senin, 8 April 2019.

Baca: Prabowo Sebut Ibu Pertiwi Diperkosa, Ini Pembelaan Rizal Ramli

Padahal, Indonesia saat ini tengah mengalami fase bonus demografi. Pada fase tersebut, penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara berada pada jumlah yang besar. Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah menyiapkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni rendah, sedang, dan tinggi.

Pada skenario rendah, Indonesia ditargetkan mencapai pertumbuhan 5,4 persen per tahun. Adapun pada skema sedang atau baseline, pertumbuhan ditargetkan 5,7 persen per tahun. Pada skema optimistis, pertumbuhan diperkirakan mencapai rata-rata 6 persen per tahun.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, mengatakan bahwa pemerintah mesti memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi. Hal ini penting agar Indonesia tidak masuk jebakan negara dengan pendapatan menengah. 

Pertumbuhan tinggi, kata Piter, juga dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi. "Hitungan Core, agar bonus demografi tidak menjadi bencana demografi, kita butuh pertumbuhan rata-rata 7 persen selama sebelas tahun ke depan," ujar Piter dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 31 Maret 2019.

Piter mengapresiasi pemerintah bisa menjaga pertumbuhan di level 5 persen. Namun, ia mengingatkan Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar agar di tahun 2030 tidak mengalami bencana demografi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun rancangan RPJMN 2020-2024, menurut Bambang, disusun sesuai kondisi global. "Kami melihat faktor realistisnya, faktor realistisnya di global itu sepertinya sangat sulit untuk kita membayangkan ekonomi seperti Cina yang pada saat jaya-jayanya bisa tumbuh double digit dalam waktu 20 tahun ya," katanya.

Bambang menyebut negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara G20, India, pun diperkirakan tidak bisa menyamai kondisi prima Cina. Pertumbuhan ekonomi India berada di kisaran tujuh hingga delapan persen. "Dan mungkin itu tidak akan berlangsung lama."

Pada 2018 lalu, Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara G20, dengan pertumbuhan 5,17 persen. Posisi pertama masih ditempati oleh India dengan pertumbuhan 7,3 persen, diikuti oleh Cina yang tumbuh 6,6 persen.

Baca: Prabowo Kritik Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Kok Kasar Gitu

Kendati demikian, Bambang mengatakan bukan mustahil pertumbuhan ekonomi Indonesia sesekali bisa mencapai 7 persen. "Tidak berarti kita sekitar 5 terus. Tapi kan dia bisa naik turun, bisa sekitar 6 atau 7 persen."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

13 jam lalu

Komandan Militer Iran Nyatakan Siap Hadapi Serangan Israel
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.


ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

7 hari lalu

Logo ADB atau Asian Development Bank. (adb.org)
ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

7 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

13 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

13 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

16 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

16 hari lalu

Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta 6 April, 188.795 Penumpang Diprediksi Melintas
Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Kemenparekraf memprediksi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama Lebaran 2024 mencapai Rp 276,11 triliun.


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

24 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

25 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

25 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.