Dari situ, kata Rizal, secara tidak langsung pemerintah Prabowo setiap bulan akan membuat ibu-ibu berhemat Rp 1 - 2 juta. Dari penghematan itu, kata Rizal, ibu-ibu bisa gunakan uangnya belanja lagi. Jika ibu-ibu belanja, menurut dia, ekonomi ritel akan lebih hidup lagi.
Dengan langkah itu, kata dia pertumbuhan ekonomi bisa meningkat 1 persen. Ketiga, kata Rizal, Prabowo juga akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS.
Berikutnya, kata Rizal, juga memiliki rencana untuk membangun sawah baru sekitar 1 jt hektar. Sawah baru itu, kata dia kebanyakan akan dibangun di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. "Karena airnya banyak, matahari banyak. Kami juga akan bangun 1 juta ladang jagung, kami juga akan bangun 0,5 juta hektar lahan tebu baru," ujarnya.
Kelima, kata dia, jika Prabowo jadi presiden, akan membangun 1 juta rumah untuk rakyat. "Kami rencananya 1 juta. Caranya luar Jawa pakai tanah negara. Kalau yang (di luar Jawa) susah, kita mungkin mesti cari jalan," kata Rizal.
Pada kesempatan yang berbeda, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 5 persen merupakan suatu capaian yang perlu diapresiasi. "Karena untuk tumbuh sebesar itu diperlukan perencanaan dan pengorganisasian yang baik," kata Arif saat dihubungi, Ahad, 7 April 2019.
Arif mengatakan sejak 2011, tren pertumbuhan ekonomi turun akibat efek turunan atau lanjutan dari krisis 2008 sampai 2015. Pertumbuhan ekonomi pun merosot dari sekitar 6 persen menjadi di bawah 5 persen.
Baca juga: Sri Mulyani Yakin Kinerja Fiskal Tahun Ini Sebaik 2018
Kini, kata dia, tren pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan naik di atas 5 persenan. Bahkan, Arif membandingkan, ketika Indonesia tumbuh di atas 6 persenan, Cina sebagai negara mitra dagang utama tumbuh dua digit. Sekarang, pertumbuhan Cina hanya sekitar 6-7 persen, atau sudah menurun sekitar 30 persen.
"Kita masih lebih baik, ke depan akan lebih baik dengan semakin baiknya infrastruktur ekonomi dan komitmen yang kuat dari pemerintah menjalankan redistribusi aset dan kebijakan keadilan ekonomi," ujar Arif.
DIAS PRASONGKO
