Menhub: KPBU Hemat Rp 50 M Bangun Pelabuhan di Indonesia Timur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan bongkar muat perdana di Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.  ANTARA/Yusran Uccang

    Pekerja melakukan bongkar muat perdana di Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 Januari 2019. ANTARA/Yusran Uccang

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mulai menggencarkan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan pelabuhan di timur Nusantara penting untuk pemerataan distribusi logistik. 

    Baca juga: Luhut Jamin Bandara dan Pelabuhan Strategis Takkan Dikuasai Asing

     
    “Konsep pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa sentris. Pembangunan pelabuhan, misalnya, tidak akan hanya berfokus di Tanjung Priok, Tanjung Perak, tapi juga Sorong, Rote,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja Direktorat Perhubungan Laut di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019. 
     
    Menhub mengatakan Kementerian selama hampir 5 tahun ini telah mengefektifkan tol laut untuk memangkas biaya logistik ke wilayah-wilayah timur. Hal ini, kata dia, seturut dengan Nawacita yang disampaikan Jokowi. Selain program tol laut, ia mengimbuhkan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan skema kerja sama yang berbeda untuk pembangunan pelabuhan. 
     
    Kerja sama yang dimaksud ialah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kerja sama ini akan memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur tidak memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN. KPBU juga membuka kesempatan bagi konsorsium untuk mengelola infrastruktur. 
     
    Menurut Budi Karya, ada lima pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Ambon, dan Pelabuhan Sorong. 
    “Apabila dikerjasamakan dengan swasta, 1 tahun kita hemat APBN Rp 50 miliar, itu bisa untuk membangun Rote, Miyangas,” ujarnya. 
     
    Adapun menurut Budi Karya, masing-masing pelabuhan saat ini memiliki anggaran pembangunan sebesar Rp 10 miliar per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo mengatakan ada beberapa pelabuhan yang sudah berpotensi dikerjasamakan dengan swasta. Misalnya pelabuhan Samlaki di Maluku.  

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.