Izin Impor Bawang Putih Lambat, KPPU Turun Tangan Selidiki

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 12 April 2017. Enggartiasto mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir harga bawang putih sempat merangkak naik. Untuk menahan kenaikan ke level yang lebih tinggi, pemerintah langsung impor bawang putih. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 12 April 2017. Enggartiasto mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir harga bawang putih sempat merangkak naik. Untuk menahan kenaikan ke level yang lebih tinggi, pemerintah langsung impor bawang putih. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki lambatnya proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) terutama bagi importir bawang putih yang sudah melakukan wajib tanam.

    Baca juga: Soal Impor Bawang Putih, Eks Pejabat Ingatkan Agar Tak Telat

    "Kita masih pelajari hal itu, sebelumnya kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain nakal," ujar Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam pernyataan di Jakarta, Ahad 7 April 2019.

    Guntur mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Bulog untuk stabilisasi harga dapat dipahami, apabila keadaan benar-benar mendesak dan darurat. Namun, untuk saat ini, seharusnya impor tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak ada pihak ketiga yang bisa mengambil peluang dari penugasan tersebut.

    "Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen, meminjam tangan Bulog. Berarti sudah tidak ada lagi persaingan sehat dengan pelaku usaha importir yang lain," kata Guntur.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana mengharapkan pemerintah dapat menyediakan data pendukung yang memperlihatkan kondisi stok bawang putih makin terbatas.

    Jika data tersebut tidak ada, maka Azam meminta penugasan impor bawang putih kepada Bulog tidak dilakukan terlebih dulu. "Kalau tidak bisa memberikan data pendukung, Kementerian Perdagangan jangan keluarkan izin impor Bulog itu, karena akan merusak persaingan usaha," kata anggota fraksi Partai Demokrat ini.

    Baca juga: BI Prediksi Inflasi Maret Capai 0,1 Persen, Ini Alasannya

    Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi maupun pengusaha melihat adanya potensi kerawanan dari rencana impor bawang putih yang akan dilakukan oleh Bulog. Kerawanan tersebut antara lain penunjukan Bulog yang dilakukan tanpa kewajiban tanam lima persen dari volume impor. Penugasan impor juga dirasakan diskriminatif terhadap swasta.

    Selain itu, keterbatasan dana yang dimiliki untuk penugasan ini dapat membuat Bulog menjual hak impor kepada importir lain untuk memperoleh keuntungan.
    Meski demikian, Bulog telah menyatakan siap melaksanakan penugasan impor bawang putih dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H