Bank Daerah Didorong Biayai Proyek Jalan Tol di Wilayahnya

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai seksi 1 pada Rabu, 6 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai seksi 1 pada Rabu, 6 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Pusat tengah mendorong puluhan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk ikut membiayai proyek jalan tol. Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kontribusi bank-bank daerah dalam pembiayaan jalan tol masih sangat kecil, yakni 1 persen saja.

    BACA: Tol Trans Jawa Tak Kurangi Animo Penumpang Kereta Api

    "Kami sedang mendorong lagi dan memberi penjelasan ke bank-bank daerah untuk bisa turut serta membiaya jalan tol, terutama di daerah tempat mereka berada," kata Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Danang Parikesit, saat ditemui di kantornya di daerah Jakarta Selatan, Jumat, 5 April 2019.

    Menurut Danang, bank-bank daerah ini bisa menggunakan sejumlah instrumen untuk terlibat dalam pembiayaan jalan tol, mulai dari pembiayaan sendiri, sindikasi dengan sesama bank daerah, maupun sindikasi dengan bank nasional yang sudah terbiasa memberikan kredit untuk jalan tol. Dengan instrumen ini, BPJT menargetkan kontribusi bank daerah bisa meningkat hingga 10-15 persen.

    Secara umum, Danang menjelaskan total pembiayaan jalan tol sepanjang 2015 hingga 2019 sudah mencapai Rp 500 triliun. Dari jumlah itu, peran bank swasta maupun BUMN, termasuk BUMD, hanya sekitar 36,77 persen. Sisanya dibiayai oleh bank besar seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.