TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah akan melawan jika Uni Eropa jadi melakukan boikot terkait industri kelapa sawit. Musababnya, kelapa sawit adalah salah satu penyumbang kontribusi terbesar terhadap kegiatan ekspor Indonesia.
Baca: Kenapa Luhut Desak Susi Pudjiastuti Revisi Aturan Benih Lobster?
Setidaknya, pemerintah diklaim telah menyiapkan beberapa opsi untuk melawan Uni Eropa. Seperti yang disampaikan Luhut dalam kegiatan Jambore Petani Sawit Nasional di Medan pada Kamis, 4 April 2019.
“Kita akan melawan lewat pengadilan di Eropa dan World Trade Organization (WTO). Keluar dari Paris Agreement juga menjadi salah satu opsinya,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 4 April 2019.
Luhut mengatakan jika pemerintah akan melawan siapapun, termasuk negara Uni Eropa, jika berupaya menghambat industri kelapa sawit Indonesia. Selain berkontribusi besar dalam ekspor, sawit juga dianggap berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, industri sawit Indonesia harus benar-benar diperjuangkan.
Meskipun begitu, Luhut ikut menekankan pentingnya melakukan pengelolaan berkelanjutan. Apalagi saat ini, pemerintah disebut telah melakukan hilirisasi industri sawit. Begitu pun dengan moratorium yang sudah dilakukan pada 14 juta hektar lahan sawit diseluruh Indonesia.
Baca: Kata Luhut soal Penjualan Saham Toba Bara ke Perusahaan Offshore
Lebih jauh, Luhut mengaku telah diperintah Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian khusus terhadap industri sawit. Termasuk terkait harga yang harus terus dijaga diantara US 600 hingga US 900 Dollar per ton. “Bapak, ibu jangan menanam sawit semua, harus ada enclave untuk menjaga keseimbangan. Saat ini kita hanya melakukan replanting saja dengan bibit unggul,” kata Luhut.
