Rudiantara: Konten Hoaks Politik Naik 18 Kali Lipat dalam 6 Bulan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akun Facebook Humor Politik membagikan video wawancara dengan Prabowo Subianto yang sudah disunting dan menghilangkan konteks.

    Akun Facebook Humor Politik membagikan video wawancara dengan Prabowo Subianto yang sudah disunting dan menghilangkan konteks.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mencatat telah terjadi peningkatan jumlah penyebaran konten hoaks yang signifikan selama masa pemilihan umum (Pemilu) 2019. Menurut Rudiantara, dari Agustus 2018 sampai Februari 2019, konten hoaks meningkat 18 kali lipat.

    BACA: Jelang Pilpres Hoax Naik, dari 175 di Januari Jadi 453 di Maret

    "Tambah prihatin. Agustus 2018, jumlah hoaks 25. Februari ini 353," ujarnya saat ditemui di Hall 2D, Jakarta Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, 3 April 2019. Konten hoaks yang tersebar di media sosial terus bertambah jumlahnya dalam kurun enam bulan.

    Menurut data Kominfo, pada Desember 2019, jumlah konten hoaks berjumlah 75. Sedangkan pada Januari melonjak tajam menjadi 175. Konten-konten kabar bohong atau berita palsu yang disiarkan di dunia maya ini, kata Rudiantara, masih bertalian bertalian dengan topik politik.

    BACA: Ma'ruf Amin Berkampanye di Sumenep, Bicara Hoaks Dirinya Sakit

    Secara spesifik pun, kabar hoaks ini menyinggung isu-isu seputar calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, konten hoaks dominan tersebar melalui platform media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram.

    Menyikapi tersebarnya konten hoaks, Kominfo mengatakan akan memyikapinya dengan tiga langkah. Langkah pertama ialah mengedukasi masyarakat melalui literasi. Kedua, Kementerian akan melakukan pelacakan alamat penyebar konten.

    "Kami lakukan address. Kalau perlu di take down akunnya, kita take down," ujarnya. Rudiantara juga mengatakan pihaknya akan mengumumkan konten hoaks melalui laman www.stophoax.id. yany bisa diakses publik.

    Ketiga, Kominfo akan menggencarkan penegakan hukum dengan melibatkan aparatur. Adapun untuk memastikan sebuah konten bermuatan hoaks atau tidak, Kominfo telah melakukan validasi dan verifikasi.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.