Akses Data Nasabah Dibatasi, NPL Pinjaman Online Naik

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Waspada Pinjaman Online

    Waspada Pinjaman Online

    TEMPO.CO, Jakarta - Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pada perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer lending (pinjaman online) selama Februari 2019 meningkat menjadi 3,18 persen. Pembatasan akses data pribadi peminjam oleh perusahaan tekfin dinilai memengaruhi kenaikan NPL tersebut.

    Baca juga: Industri Fintech Tumbuh Pesat, DPR Kaji Rancangan Undang-undang

    Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL pinjaman online pada Februari 2019 meningkat dibandingkan dengan Januari 2019 yang masih berkisar 2 persen. Sebulan sebelumnya, pada Desember 2018 rasio NPL tekfin masih berada pada angka 1,5 persen.

    CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menjelaskan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang membatasi akses perusahaan fintech terhadap data pribadi peminjam mempengaruhi penilaian kelayakan kredit. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

    Ivan menjelaskan, saat ini perusahaan fintech yang memberikan pinjaman online hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi ponsel pintar milik calon peminjam dan peminjam. Regulasi OJK membuat perusahaan fintech tidak bisa lagi melihat daftar kontak, pesan singkat, riwayat panggilan, gambar, dan data-data lainnya yang biasa digunakan untuk penilaian kelayakan kredit.

    "Sehingga wajar bila NPL-nya naik. Pengaruhnya perusahaan fintech perlu memperbarui proses penilaian kelayakan kredit yang ada sesuai keadaan saat ini," ujar Ivan kepada Bisnis, Senin 1 April 2019.

    Baca: Alasan OJK Tak Batasi Bunga Fintech Pinjaman Online

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tengah berdiskusi dengan OJK untuk memberikan izin akses perusahaan fintech terhadap beberapa data pribadi selain yang telah diperbolehkan. Akses tersebut, menurut Ivan, dapat diberikan dengan mengajukan mitigasi risiko penyalahgunaan data.

    Mitigasi tersebut menurutnya dapat berupa pemasangan asuransi kredit dan penggunaan agunan. Ivan menjelaskan, di perusahaannya pinjaman online dijamin dengan agunan yang sebagian besar berbentuk tagihan.

    BISNIS.COM 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.