Apindo Berharap Ekonomi Tumbuh 6 Persen pada 2020

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    TEMPO.CO, Batam - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo berharap ekonomi 2020 dapat tumbuh hingga 6 persen lebih, dengan kerja keras seluruh pihak membangun perekonomian.

    Baca juga: Jusuf Kalla Minta Apindo Jaga Keseimbangan Pengusaha - Pekerja

    "Kami harap 2020, setelahnya beranjak, kami harap ekonomi lebih dari 6 persen," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Budi Santoso Sukamdani dalam pembukaan Rakerkornas Apindo di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 2 April 2019.

    Apindo sudah menyusun peta kerja terkait perekonomian yang akan diberikan kepada pemerintahan terpilih pada Oktober 2019, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Dalam Rakerkornas di Batam, Apindo sengaja memilih tema Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional.

    Hariyadi percaya, pembenahan masalah ketenagakerjaan dan peningkatan output produksi nasional dapat mendongkrak perekonomian nasional. Apalagi sudah terbukti, beberapa negara berkembang berkembang menjadi maju karena secara total membangun output ekonomi nasional.

    Mengenai kekhawatiran beberapa pihak terkait penyerapan produksi nasional, ia meyakinkan seluruhnya akan terpakai di pasar dalam negeri dan luar, seperti yang terjadi di Cina. "Pasti terserap oleh penduduk negeri dan ekspor," kata dia.

    Selain itu Apindo melihat kendala lain dalam masalah ekonomi yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak optimal sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diberlakukan.

    Ia mengatakan, angka penerimaan lapangan kerja memang besar, ditandai dengan penurunan angka pengangguran. Namun, angka itu masih belum ideal dengan banyaknya investasi.

    Karenanya, Apindo menyambut rencana amandemen UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut dia, amandemen regulasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari UU, peraturan menteri hingga peraturan daerah.

    "Reformasi tenaga kerja ke depan harus total, mendorong output produksi nasional, mendongkrak ekonomi lebih tinggi," kata Ketua Umum Apindo tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.