Ini Sikap Grab Indonesia Setelah Pemerintah Atur Tarif Ojek Online

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Co-Founder and CEO Grab Anthony Tan (kiri) bersama dengan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata usai mengumumkan mendapatkan suntikan dana senilai Rp 20,4 triliun dari Softbank, di Gedung Lippo, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    Co-Founder and CEO Grab Anthony Tan (kiri) bersama dengan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata usai mengumumkan mendapatkan suntikan dana senilai Rp 20,4 triliun dari Softbank, di Gedung Lippo, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan transportasi online, Grab Indonesia, mendukung aturan tarif ojek online atau ojol yang baru saja ditetapkan Kementerian Perhubungan pada 25 Maret 2019. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

    BACA: 10 Bulan, Pendapatan GrabFood di Asia Tenggara Tumbuh 45 Kali Lipat

    "Nomor satu tentunya kami dukung dan kami hargai peraturan pemerintah ini," kata Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata saat ditemui usai acara peluncuran GrabFood #juaracepat di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Maret 2019.

    Menurut Ridzki, Grab Indonesia bakal bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan implementasi dari tarif ini. "Jangan lupa, ini dari dua sisi, bukan hanya sisi pengemudinya, juga dari sisi penumpangnya, yang penting mem-balance (menyimbangkan) dua-duanya," kata dia.

    Ridzki enggan berkomentar lebih banyak karena fokus acara yang tengah dihadirinya adalah mengenai layanan GrabFood, bukan layanan ojek online GrabBike. Namun yang jelas, Ridzki menyebut pengaturan soal tarif ini merupakan inisiatif yang baik dari pemerintah. "Kami akan dukung bersama-sama, dan kami akan diskusikan untuk implementasinya," ujarnya.

    BACA: Kisah Pengemudi Grab Gratiskan Biaya Penumpang Setiap Jumat

    Sebelumnya, Keputusan Menteri soal tarif ini terbut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan No.12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan aturan umum soal penyelenggaraan ojek online di Indonesia.

    Keputusan soal tarif ini resmi berlaku pada 1 Mei 2019 dan bakal dievaluasi setiap tiga bulan. "Penentuan tarif itu dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona I, zona II, zona III," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

    Adapun tiga zona ini meliputi, zona I yaitu wilayah Sumatera, Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), dan Bali. Adapun zona II yaitu Jabodetabek, dan zona III yaitu Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua.

    Budi Setiyadi menjelaskan, tarif batas bawah yang diberlakukan untuk zona I ditetapkan Rp 1.850. Sementara zona II Rp 2.000, dan zona III Rp 2.100. Sedangkan biaya jasa batas atas yang diberlakukan untuk zona I ialah Rp 2.300, zona II Rp 2.500, dan zona III Rp 2.600. Semua batas tarif batas bawah yang disebutkan itu dihitung per kilometer.

    Kementerian Perhubungan juga mengatur tarif biaya jasa minimal atau flagfall. Flagfall untuk zona I dipatok Rp 7-10 ribu, zona II Rp 8-10 ribu, zona III Rp 7-10. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 kilometer.

    Budi menjelaskan, tarif ini berlaku nett atau tarif bersih yang diterima oleh pengemudi. Harga yang ditentukan Kementerian boleh dimodifikasi oleh aplikator melalui komponen tidak langsung. "Namun, biaya yang dikenakan oleh aplikator tidak boleh lebih dari 20 persen," kata Budi.

    Baca berita tentang Grab lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Suara Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019

    Komisi Pemilihan Umum mencatat pasangan Jokowi - Ma'ruf menang di 21 provinsi, sedangkan Prabowo - Sandiaga unggul di 13 provinsi saat Pilpres 2019.