Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pegawai Non-PNS Kementerian Agraria Diberi Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

image-gnews
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Agus Susanto usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 21 Maret 2018. Tempo/Friski Riana
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Agus Susanto usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 21 Maret 2018. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 17 ribu pegawai non-PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) akan memperoleh jaminan ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen pemberian jaminan itu telah disetujui BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Program untuk Pekerja yang Kena PHK

“Komitmen yang kami jalin ini merupakan tanggung jawab kami dan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam keterangan tertulis kemarin, 28 Maret 2019.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan dua pihak. Adapun prosesi penandatanganan dilakukan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret. Pihak yang meneken komitmen ini di antaranya Agus Susanto, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam lembar kesepahaman ini, termuat narasi bahwa jaminan ketenagakerjaan akan diberikan kepada pegawai non-PNS Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Sebelumnya, jaminan itu hanya diberikan kepada para pegawai yang tergolong dalam aparatur sipil negara. 

Himawan mengatakan, bila ada penambahan pegawai non-PNS, mereka secara otomatis akan mencatat awak-awak anyar itu ke dalam daftar penerima jaminan ketenagakerjaan. “Kami menyadari para pekerja itu merupakan staleholder kami dalam menjalankan aktivitas operasional,” tuturnya.

Himawan menjelaskan, proses kepesertaan ini akan dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Pluit setiap bulan. Sosialisasi manfaat jaminan untuk pegawai non-PNS juga bakal dilaksanakan di kantor cabang yang sama. Kementerian menekankan, perjanjian ini berlaku hingga 1 tahun ke depan dengan memaksimalkan fungsi anggaran. Agus mengatakan Kementeriannya sampai saat ini masih terus mengkaji skema perlindungan pegawai. “Jika memungkinkan, ke depan bisa juga akan ikut dalam perlindungan program Jaminan Hari Tua,” ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi SRC Bantu Perlindungan Pekerja

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi SRC Bantu Perlindungan Pekerja

Sebanyak 22.685 orang telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur Pojok Untung di aplikasi AYO Toko by SRC.


Penolakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Transpuan Dipersoalkan

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Penolakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Transpuan Dipersoalkan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja (JKU BPJS TK) menyebut banyak klaim transpuan lansia miskin yang ditolak BPJS.


Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja meminta pemerintah untuk memenuhi hak BPJS Tenaga Kerja kelompok transpuan dan minoritas.


Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

23 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara 'door to door' menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu. ANTARA/Ahmad Rifandi
Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.


Kahitna dan Musisi Anggota FESMI Resmi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

24 hari lalu

Kahitna dalam acara penyerahan simbolis kartu fisik BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Foto: Instagram/@ywpiano
Kahitna dan Musisi Anggota FESMI Resmi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kahitna, Yovie & Nuno, HiVi, dan musisi anggota Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Pemerintah Berikan Santunan Rp 2,6 Miliar untuk 44 Petugas Ad Hoc Pemilu yang Meninggal dan Kecelakaan

30 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko MPK, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Berikan Santunan Rp 2,6 Miliar untuk 44 Petugas Ad Hoc Pemilu yang Meninggal dan Kecelakaan

Pemerintah memberikan santunan kepada 44 ahli waris petugas ad hoc Pemilu 2024 yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja.


Top 3 Metro: Janji AHY Berpihak ke Rakyat Kecil Melawan Mafia Tanah, BPJS Ketenagakerjaan Gugat Penunggak Iuran Rp 153,9 Juta

31 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Top 3 Metro: Janji AHY Berpihak ke Rakyat Kecil Melawan Mafia Tanah, BPJS Ketenagakerjaan Gugat Penunggak Iuran Rp 153,9 Juta

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan tantangan terbesarnya adalah penyerobotan lahan oleh mafia tanah.


BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 154,9 Juta

32 hari lalu

Ilustrasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 154,9 Juta

Gugatan terhadap perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke PN Semarang itu yang pertama kali pada 2024.


Anggota KPPS di Tangsel Meninggal, Korban Punya Penyakit Asma

36 hari lalu

Petugas kesehatan saat memeriksa tensi darah pada warga saat mendaftar sebagai calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS) di Kelurahan Paseban, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anggota KPPS di Tangsel Meninggal, Korban Punya Penyakit Asma

KPU Tangsel telah menyampaikan bela sungkawanya atas berpulangnya anggota KPPS itu dan sedang mengurus uang santunan kematiannya.


Cek Iuran BPJS Kesehatan 2024 Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru

45 hari lalu

Cek Iuran BPJS Kesehatan 2024 Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru

Besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3 masih sama dan diperkirakan tidak akan naik hingga tahun 2025. Berikut rinciannya.