Sri Mulyani: 10 Tahun Lalu, Indonesia Sulit Bangun Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia pernah mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur 10 tahun lalu. Menurut dia, kala itu, pembangunan terganjal pembiayaan yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara saja.

    Simak: Mayoritas Investor Surat Utang ST - 003 Adalah Generasi Milenial

    "Kebutuhan infrastruktur kita besar, tapi fiscal space (APBN) terbatas," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam ulang tahun ke-10 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Hotel Pacific Place, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

    Menurut Sri Mulyani, kondisi kala itu tak mendukung niat negara untuk mengembangkan proyek infrastruktur. Padahal, gairah untuk mengembangkan pemerataan pembangunan saat itu sudah sangat kuat.

    Adapun kendala yang dihadapi pada masa itu ialah adanya risiko akuisisi tanah, kesiapan teknis, lingkungan, kondisi sosial, serta pembiayaan. Kondisi demikian juga menghalangi kerja sama antara Indonesia dan pihak swasta.

    Selama Jokowi menjabat, kata Sri Mulyani, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur lebih banyak. "Namun juga kita lihat, kebutuhan infrastruktur masih sangat banyak," ujarnya. Infrastruktur yang saat ini masih perlu dikejar pemerintah, kata dia, ialah air bersih serta jalan yang menghubungkan antara desa, kota, dan pasar.

    Pembangunan infrastruktur pun saat ini sudah jauh membaik. Di daerah timur, misalnya, pemerintah mulai membuka akses darat Papua dengan jalur trans. Cek fakta Tempo edisi 20 Oktober 2018 menulis, pemerintah sedang menggarap 4.330,07 kilometer jalan di Papua. Jalan nasional tersebut menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Kota Sorong hingga Merauke. Namun, pembangunan Trans Papua memang belum seluruhnya rampung.

    BACA: Sri Mulyani Respons soal Keluhan Produktivitas Tenaga Kerja Minim

    Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki special mission vehicles untuk mempercepat proyek infrastruktur. Di antaranya melalui mitra perseroan, PT Sarana Multi Infrastruktur. Perseroan, kata Sri Mulyani, akan menggarap 261 pekerjaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan nilai proyek Rp 1.151,8 triliun.

    PT SMI juga mengelarkan 52 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 69,9 triliun. Di antaranya proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Trans Jawa, SPAM Umbulan, jaringan optik Palapa Ring, transportasi perkotaan, dan energi terbarukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).