Harga Tiket Pesawat Mahal, KKI Somasi Menteri Perhubungan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Harga sejumlah tiket pesawat terpampang dalam BCA Travel Fair 2019 di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Bagi pemegang kartu kredit BCA akan menerima cashback hingga Rp 1,5 juta dan 3x KrisFlyer miles. TEMPO/Tony Hartawan

    Harga sejumlah tiket pesawat terpampang dalam BCA Travel Fair 2019 di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Bagi pemegang kartu kredit BCA akan menerima cashback hingga Rp 1,5 juta dan 3x KrisFlyer miles. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Surat teguran itu diberikan kepada menteri lantaran mahalnya tarif tiket pesawat saat ini.

    Simak: Peraturan Menteri Perhubungan Soal Ojek Online Terbit

    Menurut Ketua KKI David Tobing, mahalnya harga tiket pesawat sekarang merupakan dampak dari regulasi Kemenhub tentang tarif. Hal itu terlihat dari Peraturan Menhub 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

    "Di dalamnya terdapat formula penentuan tarif atas dan tarif bawah," ujarnya, Rabu 27 Maret 2019.

    Ia menjelaskan formula penentuan tarif tersebut memberikan kebebasan bagi maskapai untuk menentukan tarif. Alhasil, mereka mematok tarif yang dirasakan sangat mahal saat ini.

    Menurut dia, Budi Karya jangan hanya menghimbau maskapai menurunkan tarif. Namun, menteri seharusnya langsung mengubah formula tarif agar harga tiket bisa turun. "Batas atas tarif diubah sehingga bisa menekan harga menjadi lebih rendah" ujarnya.

    Jika regulasi tidak diubah, kata dia, maka maskapai akan mengatakan harga tiket pesawat saat ini masih sesuai dengan PM 14/2016. Sebabnya, mereka akan menyatakan penetapan tarif telah mengacu pada tarif batas atas yang diatur didalamnya. "Ini kan jelas regulasinya memfasilitasi harga tiket yang mahal, jadi yah diubah dong regulasinya."

    KKI mendukung langkah Kemenko Kemaritiman untuk memecahkan permasalahan tiket ini. KKI juga mendesak Menhub lebih serius mengambil tindakan nyata mengatasi mahalnya harga tiket. "Saat ini terlihat adanya tindakan pembiaran yang dilakukan Menteri Perhubungan," ucapnya

    KKI, kata dia, bakal mengajukan gugatan ke Menteri Perhubungan jika tidak ada tindakan nyata darinya dalam mengatasi permasalahan ini. "Kami akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Perhubungan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.