Sri Mulyani Sebut Aset Pemerintah Naik Jadi Rp 6.214 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan nilai aset pemerintah meningkat menjadi Rp 6.214 triliun pada 2018 atau naik sekitar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 5.947 triliun. Peningkatan aset tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan fiskal. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa instrumen belanja negara tidak hanya digunakan untuk mendukung belanja operasional, tetapi juga menghasilkan aset yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Sri Mulyani: AS dan Cina Melambat, Banjir Capital Inflow ke RI

    "Kita sebetulnya belum melakukan revaluasi aset secara keseluruhan, yang tadi disampaikan masih akan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena ada beberapa aspek yang akan diteliti," ujarnya seusai Penyerahan LKPP Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2018 di BPK, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.

    Total aktiva atau aset pemerintah senilai Rp 6.214,2 triliun tersebut dibiayai oleh utang atau liabilities senilai Rp 4.855,5 triliun dan ekuitas akhir senilai Rp 1.358,7 triliun. Menurut Sri Mulyani angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun belakangan.

    Sri Mulyani mengungkapkan untuk meningkatkan kualitas LKPP tahun ini, pemerintah telah melakukan tiga hal. Pertama, menyusun LKPP tahun 2018 melalui sistem aplikasi LKPP terintegrasi Generasi Kedua (G2).

    Kedua, menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala. Ketiga, task force penyelesaian penyebab opini disclaimer di 2 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di 6 K/L.

    "Kami juga berharap dukungan dari BPK untuk meningkatkan kualitas keuangan negara. Dengan demikian, pemerintah akan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP 2018," ujar Sri Mulyani.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.