Kajian Seknas Fitra tersebut dibenarkan oleh ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Menurut catatan dia, belanja pemerintah untuk membayar bunga utang meningkat sebanyak 94 persen sepanjang 2014-2018.
Sedangkan, menurut catatan Faisal, utang pemeritah terus meningkat sebesar 71 persen sejak 2014-2018. "Beban bunga itu kian membuat pemerinrah tidak leluasa untuk meningkatkan belanja lain yang penting," kata Faisal dalam acara yang sama.
Kementerian Keuangan sebelumnya merilis data kondisi fiskal tahun berjalan 2019 lewat APBN Kita. Dalam rilis tersebut tercatat bahwa posisi utang pemerintah pada Februari 2019 sebesar Rp 4.566,26 triliun. Secara month to month posisi utang tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya yang sebesar Rp 4.498,65 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyayangkan anggapan bahwa kerja Kementerian Keuangan hanya melakukan penerbitan utang. "Padahal kita tidak punya Dirjen Utang, yang ada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, karena teknisnya namanya pembiayaan," katanya saat membuka acara kompetisi "Hackathon" di Jakarta, Jumat malam, 1 Maret 2019.
Baca: Kesal Dikritik soal Utang, Sri Mulyani: Aset Naik Tidak Dilihat
Selain itu, kata Sri Mulyani, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami bahwa Indonesia merupakan negara kaya karena mempunyai barang milik negara. Nilai barang milik negara itu lebih dari Rp 6.000 triliun dan dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
"DJKN tidak pernah dilihat, yang dilihat utangnya terus. Dan kita ketakutan sama utang. Padahal aset kita yang naik tidak pernah dilihat," kata Sri Mulyani. Berdasarkan revaluasi aset yang dilakukan pemerintah pada periode 2017-2018, nilai aset negara saat ini mencapai Rp 5.728,49 triliun, atau melonjak hingga 272,42 persen, dari Rp 1.538,18 triliun pada satu dekade lalu.
DIAS PRASONGKO | ANTARA
