TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut inisiatif One Belt One Road Cina adalah bagian dari menarik investasi ke dalam negeri. Menurut dia, dampak inisiatif itu kepada perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada proyek ke depannya.
Baca: Italia Berminat Ikut Proyek Ambius Jalur Sutra Baru Cina
"Tergantung proyeknya, proyeknya kan sedang dan masih disiapka," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Ia menyebut untung tak untungnya suatu proyek baru terlihat setelah berproduksi. Sehingga, ia belum mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut.
Proyek One Belt One Road CIna sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama.
Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara (Kaltara), pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.
“Tahap pertama hampir selesai dengan nilai proyek beberapa miliar dolar AS yang akan ditandatangani pada waktunya dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut, Kamis malam, 21 Maret 2019.
Luhut menegaskan proyek yang dikerjasamakan tersebut murni dilakukan secara Business-to-Business (B2B). Kehadiran Pemerintah Indonesia dan Cina disebut hanya untuk memfasilitasi bertemunya masing-masing badan usaha antara kedua negara. Adapun kerja sama dilakukan pada badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perguruan tinggi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyampaikan pemerintah Indonesia, kata dia, menawarkan dua kelompok proyek prioritas. Kelompok pertama mencakup empat koridor wilayah yakni Sumatera Utara (Sumut), Kaltara, Sulawesi Utara (Sulut), dan Bali. Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas beberapa proyek di Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Jambi, dan Papua.
"(Sebanyak) 28 proyek (One Belt One Road) itu yang terpilih dengan prinsip kalau sesama badan usaha tidak sepakat, kota enggak punya alasan menahan, yang penting kita memfasilitasi," tutur Ridwan.
CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO
