Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terkenang kembali masa-masa menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat menghadiri acara Pembukaan Pameran Produk Unggulan Narapidana 2019 di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019, Jusuf Kalla pun bernostalgia.
BACA: JK Minta Masjid Tak Dijadikan Tempat Kampanye
"Tadi disampaikan bahwa saya seperti kembali ke rumah juga. Saya enam bulan (menjabat), termasuk menteri yang terpendek, hanya enam bulan dipecat Gus Dur," ujar JK saat memberi sambutan. Ia menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada periode 1999 hingga 2000.
Kala itu, selain menjabat Menperindag, JK juga menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik alias Bulog. Sehingga, ujar JK, ia memiliki tiga gedung kantor, yaitu Kantor Kementerian Perdagangan, Kantor Kementerian Perindustrian, dan Kantor Bulog. "Waktu itu saya sendirian, ya perindustriannya, perdagangannya, dan Kepala Bulog."
Dari tiga kantor itu, akhirnya JK memilih Kantor Kementerian Perindustrian sebagai tempat berkantor. Ia punya alasan sendiri kenapa memilih kantor Kemenperin ketimbang dua kantor lainnya. "Karena itu paling tidak lux, paling sederhana," kata dia. "Kantor Bulog mewah, kantor perdangangan mewah, di sini kurang mewah, karena waktu itu krisis, kalau kantornya mewah malu saya."
Kembali ke kantor lamanya setelah sekian tahun berlalu, JK sedikit lupa. Sebab, sudah banyak yang berubah dari kantor itu. Menurut dia, kantor yang dulu kurang mewah, kini sudah lebih bagus. "Setelah masuk saya sudah lupa, sekarang sudah lux kantornya, banyak yang berubah."
BACA: Hubungan RI-UE Baik, Luhut: Masalah Sawit Tetap Dibawa ke WTO
Hari ini, Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Pameran Produk Unggulan Narapidana Tahun 2019 di Plasa Pameran Industri Kemenperin. Pameran itu adalah kali ketujuh dan merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Permasyarakatan ke-55 yang jatuh tanggal 27 April 2019. Acara itu dibuka langsung oleh Jusuf Kalla bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
