Jemaah yang Sudah Pernah Naik Haji Wajib Bayar Visa Progresif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jutaan jemaah Haji menaiki Jabal Rahmah saat melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah saat menunaikan ibadah Haji di luar kota suci Mekah, Arab Saudi 20 Agustus 2018. Di padang Arafah, para jemaah akan meningkatkan ibadah dengan berdoa, berzikir dan membaca Quran hingga matahari tenggelam. AP Photo/Dar Yasin

    Jutaan jemaah Haji menaiki Jabal Rahmah saat melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah saat menunaikan ibadah Haji di luar kota suci Mekah, Arab Saudi 20 Agustus 2018. Di padang Arafah, para jemaah akan meningkatkan ibadah dengan berdoa, berzikir dan membaca Quran hingga matahari tenggelam. AP Photo/Dar Yasin

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi mulai tahun ini memberlakukan visa progresif bagi jemaah haji dan petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang teridentifikasi sudah pernah berhaji. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Agama terkait dengan fase pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah dibuka sejak 19 Maret 2019 lalu.

    Baca: Sandiaga Janji Turunkan Ongkos Naik Haji, Begini Caranya

    Sehubungan dengan itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor  140 Tahun 2019. Beleid itu mengatur tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440H/2019M. Ada juga Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pembayaran Visa Bagi Jemaah Haji dan TPHD Tahun 1440H/2019M.

    “Bagi jemaah haji dan TPHD yang sudah pernah berhaji akan dikenakan biaya visa sebesar SAR 2,000 atau setara Rp 7.573.340,00 dengan kurs SAR 1 senilai Rp 3.786,67,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Muhajirin Yanis, seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, di Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.

    Kurs tersebut, kata Muhajirin, berdasarkan asumsi pada saat pengesahan BPIH antara DPR dan Pemerintah bulan Februari lalu. Adapun pembayaran visa progresif dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH.

    Sehingga, selain harus membayar selisih BPIH, jemaah dan TPHD yang sudah pernah berhaji juga harus membayar biaya visa. “Pembayaran visa dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH berdasarkan data Siskohat,” kata Muhajirin.

    Muhajirin menjelaskan, jemaah dan TPHD yang dikenai visa progresif didasarkan pada data e-Hajj yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Namun demikian, sebagai data awal, Kementerian Agama akan mengidentifikasi awal melalui Siskohat.

    Data Siskohat ini juga yang akan menjadi basis awal pengenaan biaya visa progresif yang harus dibayarkan saat pelunasan. “Ada kemungkinan, jemaah dalam data Siskohat belum berhaji, namun di data e-Hajj sudah pernah sehingga harus membayar visa progresif. Jika ada yang seperti itu, maka jemaah akan diminta membayarnya setelah visanya keluar. Jika tidak, visanya dibatalkan,” tutur Muhajirin.

    Sebaliknya,  bila dalam data Siskohat dinyatakan berstatus haji dan membayar biaya visa, namun ternyata oleh Saudi tidak wajib membayar, maka biaya visa yang telah dibayarkan akan dikembalikan lagi. Proses pengembaliannya melalui usulan Direkorat Jenderal PHU kepada BPKH.

    “Batas waktu membayar visa bagi jemaah atau TPHD tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Bila melewati batas waktu tersebut maka visa haji dianggap batal dan jemaah tidak dapat berangkat pada tahun berjalan,” kata Muhajirin.

    Baca: Kemenag: Ongkos Naik Haji Indonesia Termurah di Asean

    Sementara jemaah haji yang batal berangkat dan sudah membayar visa, Muhajirin menegaskan, bahwa biaya visanya tidak dapat dikembalikan. Yang dapat dikembalikan kepada jemaah hanyalah BPIH yang telah dibayarkan saat setoran awal dan setoran lunas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).