Bank Indonesia: Infrastruktur Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 27 November 2018. Dalam pidatonya, Perry Warjiyo memaparkan rencana kebijakan moneter bank sentral pada 2019.  ANTARA/Puspa Perwitasari

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 27 November 2018. Dalam pidatonya, Perry Warjiyo memaparkan rencana kebijakan moneter bank sentral pada 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, JakartaBank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dalam tahun-tahun mendatang bisa lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang sebesar 5,2 persen. Hal ini seiring dengan pembangunan infrastruktur daerah dan bauran berbagai kebijakan di sektor riil.

    Baca: Usai Debat Cawapres, Kurs Rupiah dan IHSG Menguat

    "Indonesia semakin optimistis bahwa mulai tahun depan dan seterusnya, dampak efisiensi infrastruktur dan berbagai kebijakan sektor riil seperti infrastruktur akan meningkatkan produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tinggi," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, saat memberikan pemaparan dalam seminar East Java Economic Forum, di Surabaya, Senin 25 Maret 2019.

    Perry mengatakan, siklus perekonomian Indonesia sedang naik karena berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sendiri sebesar 5,2 persen, yang diiringi dengan perkiraan pertumbuhan kredit sebesar 12 persen, defisit inflasi berjalan 2,5 persen, dan inflasi di bawah 3,5 persen sepanjang tahun ini.

    Perry menyatakan bank sentral memiliki sejumlah kebijakan di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak ramah saat ini. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan moneter untuk stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

    Untuk kebijakan sistem pembayaran, BI mendorong elektrifikasi atau gerakan non tunai mulai dari pembayaran tol hingga delapan program penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem non tunai atau kartu.

    Baca juga: Neraca Perdagangan Surplus, Darmin: Pertumbuhan Jangan Terganggu

    Pada 2018, kata Perry, ada sekitar 15 juta keluarga yang menerima bansos non tunai lewat 8 program tersebut. Tahun ini, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 24 juta-25 juta keluarga.

    Selain itu, lanjut Perry, sebanyak 12 provinsi sudah melakukan elektrifikasi keuangan daerah dalam setiap sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi."Integrasi e-commerce, financial technology (fintech), dan perbankan ini supaya menyatu untuk mendorong ekonomi keuangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan inklusi keuangan," ujar dia.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.