Cara PM Malaysia Mahathir Mohamad Melawan Diskriminasi Sawit UE

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahathir Mohamad berbicara di Sultan Abdul Hamid College, Jumat 21 Desember 2018.[The Sun Daily]

    Mahathir Mohamad berbicara di Sultan Abdul Hamid College, Jumat 21 Desember 2018.[The Sun Daily]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan sejumlah rencana sebagai balasan terhadap Eropa yang dianggap melakukan diskriminasi kelapa sawit. Di antaranya membeli produk dari negara lain termasuk Cina.

    Baca juga: Sawit Terjepit di UE, Ini Penjelasan Dubes Uni Eropa

    “Jika mereka terus mengambil tindakan diskriminasi terhadap kita. Kami akan mengkaji untuk membeli pesawat ke Cina atau negara-negara lain,” kata Mahathir setelah meresmikan Kampanye Sayangi Sawit di Ladang Sime Darby Pulau Carey pada Minggu malam, 24 Maret 2019, sebagaimana dilaporkan media setempat.

    Indonesia bersama Malaysia, dua produsen CPO terbesar di dunia, bakal mengajukan penolakan resmi terkait European Union's Delegation Act yang diterbitkan Komisi Eropa. Lewat Delegation Act ini, negara-negara Uni Eropa berencana melarang minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel.

    Jika disetujui Parlemen Uni Eropa, larangan ini baru akan berlaku pada 2030. Lewat aturan ini, sawit tidak bisa menjadi bahan baku biofuel lantaran dianggap memiliki resiko tinggi dan berkontribusi pada deforestasi. Tapi pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa yang dipersoalkan bukanlah larangan itu, tapi justru sikap diskriminasi dari Uni Eropa.

    Mahathir mengatakan pesawat latih dari Cina mempunyai teknologi lebih canggih dibandingkan dengan Eropa. Menurut dia, kehebatan pesawat Cina dia lihat sendiri ketika lawatan resmi ke Pakistan selama tiga hari.

    Mahathir menegaskan tindakan itu bukan merupakan promosi produk Cina tetapi karena mereka ingin memiskinkan dan tidak peduli terhadap 600 ribu rakyat yang bekerja di kebun sawit.

    “Uni Eropa mempunyai parlemen dan masalah ini dibahas. Kalau parlemen mereka membuat keputusan, semua negara Uni Eropa harus patuh,” katanya.

    Pada 21 Maret lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend, melalui keterangan resmi mengatakan rancangan aturan soal sawit dari Komisi Eropa tersebut bukan akhir dari proses kebijakan. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.