Serapan Beras Bulog Rendah, Peneliti Ini Sebutkan Sebabnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Inspektur Jenderal (Irjen) Perdagangan Kementrian Perdagngan (Kemendag) Srie Agustina, saat meninjau Gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Menurut Srie persediaan beras aman hingga usai lebaran nanti. Parliza Hendrawan

    Inspektur Jenderal (Irjen) Perdagangan Kementrian Perdagngan (Kemendag) Srie Agustina, saat meninjau Gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Menurut Srie persediaan beras aman hingga usai lebaran nanti. Parliza Hendrawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyatakan realisasi serapan beras Bulog per 13 Maret sebesar 20.844 ton. Angka itu jauh dari target serapan beras selama Januari hingga Maret 2019 ditetapkan sebesar 1,45 juta ton.

    Baca: Bulog Bersiap Impor Bawang Putih 100 Ribu Ton dari Cina

    Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan masih rendahnya serapan beras Bulog itu di antaranya karena kebijakan pemerintah yang tidak menyediakan jalur penyaluran beras. Selain itu belum adanya revisi terhadap harga pokok pembelian (HPP) beras atau gabah membuat kinerja Perum Bulog (Persero) menjadi semakin terbatas.

    “Bulog juga menghadapi kesulitan untuk melakukan penyerapan karena kanal penyaluran Bulog yang hilang semenjak perubahan skema program bantuan Rastra. Sementara itu, penerapan HPP membuat daya serap Bulog terhadap beras petani menjadi kurang fleksibel,” ujar Assyifa seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin, 25 Maret 2019.

    Assyifa menambahkan, adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Bulog harus membeli gabah pada kisaran Rp 4.030 per kilogram, di saat BPS pada Februari lalu mencatat harga gabah ada di kisaran Rp 5.114 per kilogram, dengan kualitas terendah ada di angka Rp 4.616 per kilogram.

    “Angka ini tentunya jauh dari patokan harga yang Bulog miliki, sehingga tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran,” kata Assyifa.

    Selain itu, Bulog juga masih kesulitan untuk mencari kanal penyaluran beras semenjak adanya pengalihan dari Rastra ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / voucher pangan. Melalui program itu, penerima bantuan memiliki akses terhadap jenis beras lain sehingga beras Bulog tidak menjadi satu-satunya opsi beras bantuan. Hal ini mengakibatkan permintaan beras Bulog berkurang.

    Baca: Ombudsman Minta Bulog Jangan Kelabakan Ekspor Beras

    Jika permintaan berkurang, menurut Assyifa, Bulog pun pada akhirnya relatif sulit untuk melakukan penyerapan dari petani. Secara rasional, pedagang tidak akan menumpuk suplai ketika mereka sendiri kesulitan untuk melakukan penjualan. 

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.